KETIK, TUBAN – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut status Pemberhentian Operasional Sementara atau suspend terhadap 19 dari total 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Keputusan diambil tepat satu hari setelah sanksi suspend massal dijatuhkan pusat akibat persoalan kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pencabutan sanksi di tertuangkan resmi dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4060/D.TWS/09/2026 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN di Jakarta tertanggal 8 September 2026. Dokumen ini terbit hanya berselang 24 jam setelah turunnya surat sanksi operasional Nomor 4041/D.TWS/09/2026 pada 7 September 2026.
Melalui dokumen SE terbaru ini, ke 19 dapur SPPG dari berbagai yayasan di Tuban dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga dapat kembali beroperasi secara normal dengan hak operasional penuh.
Sebelumnya di berita berjudul Data BGN dan Dinkes Tuban Diduga tak sinkron, 31 dapur tetap kena suspend. Langkah BGN menjatuhkan sanksi suspend maksimal 20 hari kalender kepada 31 dapur SPPG di Tuban sempat memicu polemik serta tanda tanya besar terkait keabsahan data pusat.
Berdasarkan rilis data berkala dari Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, drg. Roikan, dari total 160 SPPG yang ada di Tuban, sebanyak 144 dapur sejatinya sudah mengantongi SLHS resmi. Sementara, 16 dapur sisanya yang tercatat belum memiliki SLHS disebabkan karena memang belum memasuki fase operasional.
"Total SPPG = 160, SPPG punya SLHS = 144, SPPG belum punya SLHS = 16 belum operasional. Ini data dari Dinkes yang terakhir," jelas drg. Roikan saat dikonfirmasi oleh jurnalis.
Ketidakcocokan data ini menyerupai persoalan klasik terdahulu pada era Nanik S. Deyang mengenai isu dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), di mana pusat tetap menerbitkan sanksi operasional meskipun fasilitas pengolahan limbah faktual di lapangan sudah terbangun utuh dan berfungsi baik.
Merujuk pada lampiran dokumen SE Nomor 4060, berikut daftar lengkap 19 dapur SPPG di Kabupaten Tuban yang sanksi pembekuannya resmi dicabut:
1. SPPG Tuban Bangilan Kedungmulyo Yayasan Berkah Malik Sejahtera
2. SPPG Tuban Grabagan Grabagan Yayasan Kemala Bhayangkari
3. SPPG Tuban Merakurak Tahulu Yayasan Hidayatun Najah
4. SPPG Tuban Plumpang Kedungrojo Yayasan Oke Gas Bergizi
5. SPPG Tuban Plumpang Kesamben Yayasan Sakti Mandiri Abadi
6. SPPG Tuban Rengel Maibit 2 Yayasan Untung Makmur Bersama
7. SPPG Tuban Singgahan Lajo Lor Yayasan Rumah Inovasi Sejahtera
8. SPPG Tuban Singgahan Mulyorejo Yayasan Kemala Bhayangkari
9. SPPG Tuban Soko Menilo Yayasan Peduli Pengembangan Pendidikan Umat
10. SPPG Tuban Soko Mentoro 3 Yayasan Putra Tanggir Sejahtera
11. SPPG Tuban Soko Sandingrowo Yayasan Untung Makmur Bersama
12. SPPG Tuban Soko Sokosari 3 Yayasan Nur Rahmah Petungasri Pandaan
13. SPPG Tuban Tambakboyo Dasin Yayasan Kemala Bhayangkari
14. SPPG Tuban Tambakboyo Sawir Yayasan Kasih Harum Bersinar
15. SPPG Tuban Tuban Kingking 2 Yayasan Garuda Muda Berdikarya
16. SPPG Tuban Tuban Latsari 3 Yayasan Citra Yudha Bhakti
17. SPPG Tuban Tuban Perbon 2 Yayasan Dharma Yudha Sakti
18. SPPG Tuban Tuban Ronggomulyo Yayasan Dharma Yudha Sakti
19. SPPG Tuban Widang Widang 2 Yayasan Pantura Tengah Jaya
Dengan pulihnya 19 dapur di atas, artinya masih ada 12 dapur SPPG lain di Tuban dari daftar sanksi awal yang hingga kini statusnya masih dibekukan atau tertahan. Sisa dapur tersebut diwajibkan untuk tetap menunggu penyelesaian berkas administrasi dan penerbitan bukti pengajuan SLHS mereka ke pusat.
Dalam dokumen yang ditandatangani secara elektronik via Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr. Ketut Sumedana, memberikan penegakan komitmen integritas sangat ketat.
"Seluruh jajaran Kedeputian dilarang keras meminta ataupun menerima imbalan, hadiah, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun. Pusat menggaransi seluruh proses verifikasi administrasi pasca sanksi massal berjalan profesional, transparan, dan sepenuhnya bebas biaya," begitu isi surat SE tersebut di kutip Kamis 10 September 2026.
BGN menegaskan bahwa sanksi suspend bagi sisa dapur belum lolos hanya dapat dicabut apabila pihak pengelola menyerahkan bukti fisik pengajuan SLHS yang sah, serta lolos proses verifikasi ketat Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) untuk diteruskan ke deputi pusat.
Sayangnya, guna mendapatkan akurasi data serta kejelasan nasib layanan MBG bagi sisa 12 dapur SPPG masih tersuspensi tersebut, jurnalis kembali mencoba menghubungi pihak otoritas lokal. Namun, Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Tuban Program MBG, Aulia Rizqi, tetap memilih bungkam dan tidak memberikan respons apa pun hingga berita ini diturunkan. (*)
