LBH KP Ronggolawe Desak DPRD Tuban Audit Program Penanganan Stunting, Soroti 795 Kasus BBLR

20 November 2026 19:19 20 Nov 2026 19:19

Ahmad Istihar, Al Ahmadi

Redaksi Ketik.com
Thumbnail LBH KP Ronggolawe Desak DPRD Tuban Audit Program Penanganan Stunting, Soroti 795 Kasus BBLR

Pengacara LBH KP. Ronggolawe Tuban, Suwarti, S.H saat pemaparan kasus bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan gizi buruk di bumi wali Tuban, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)

KETIK, TUBAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe Tuban mendesak DPRD Tuban dan elemen masyarakat dilibatkan untuk mengaudit pelaksanaan program penanganan stunting di Kabupaten Tuban. 

Desakan itu muncul setelah LBH mencermati data kasus bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan gizi buruk di bumi wali Tuban.

Pengacara LBH KP. Ronggolawe Tuban, Suwarti, S.H., dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi pada Jumat 20 November 2026, menilai persoalan stunting tidak bisa dibebankan semata kepada keluarga atau orang tua.

Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional dan regulatif untuk menjamin pemenuhan gizi ibu hamil serta balita.

Dalam kajiannya, LBH KP. Ronggolawe mengutip data bersumber dari publikasi Kabupaten Tuban Dalam Angka 2026 lewat Dinkes P2KB Tuban sebagaimana diolah dalam infografis media online.

"Dari 12.811 kelahiran di Kabupaten Tuban di 2025, tercatat 795 bayi lahir dengan BBLR dan 591 anak mengalami gizi buruk," ungkap Suwarti

Sejumlah kecamatan menjadi perhatian dalam paparan LBH tersebut. Untuk kasus BBLR, angka tertinggi antara lain di Kecamatan Semanding dengan (77 bayi), Kecamatan Jatirogo (64 bayi), dan Soko (61 bayi). Sementara kasus gizi buruk, sorotan diarahkan ke Kecamatan Jenu (76 kasus), Semanding (69 kasus), dan Parengan (59 kasus).

Suwarti mempertanyakan efektivitas program, penganggaran, serta sistem monitoring yang dijalankan pemerintah daerah.

Ia menilai intervensi di lapangan perlu dievaluasi menyeluruh agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau administrasi laporan progam. 

Secara medis dan kesehatan masyarakat, BBLR yakni bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram sering menjadi salah satu pintu masuk risiko stunting.

Kondisi itu dapat dipicu oleh kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, anemia, tekanan psikologis, hingga minimnya akses layanan kesehatan kehamilan yang memadai.

"Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK, yang mencakup 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari pertama setelah lahir, merupakan fase krusial perkembangan otak dan fisik anak," jelas Suwarti.

Ia menambahkan bahwa jika asupan gizi, ASI eksklusif, serta Makanan Pendamping ASI (MP ASI) tidak terpenuhi secara optimal pada rentang waktu ini, risiko gangguan pertumbuhan jangka panjang meningkat.

"Dampaknya tidak hanya menyangkut tinggi badan, tetapi kerentanan terhadap infeksi berulang, penurunan kapasitas kognitif, kesulitan belajar, hingga penurunan produktivitas saat dewasa.

Deteksi dini di Posyandu dan Puskesmas serta Pemberian Makanan Tambahan/PMT yang tepat sasaran menjadi kunci pencegahan," tambahnya.

LBH KP. Ronggolawe menilai kondisi tersebut berpotensi menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan sejumlah regulasi, di antaranya: UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34 terkait hak anak tumbuh berkembang serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Kedua UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.

Ketiga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan wajib pelayanan kesehatan.

Keempat, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Atas dasar itu, LBH KP. Ronggolawe meminta DPRD Tuban menjalankan fungsi pengawasan secara ketat melalui audit program dan anggaran stunting bersama partisipasi publik.

"Kami berharap evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar capaian laporan di atas kertas," tukas Suwarti.

Hingga berita diterbitkan, Ketik.com masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan P2KB, serta DPRD Tuban untuk memperoleh keterangan dan tanggapan resmi terkait desakan audit serta penanganan kasus BBLR dan gizi buruk tersebut.(*)

Tombol Google News

Tags:

Dinkes P2KB Pemkab Tuban Lbh Ronggolawe