KETIK, TUBAN – Kekeringan ekstrem kembali melanda kawasan selatan Kabupaten Tuban, tepatnya di Dukuh Karanganyar, Dusun Tuwiwian, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan.
Di saat sebagian warga perkotaan dengan mudah menikmati air bersih dari keran, warga di wilayah pinggiran dalam hutan ini harus merogoh kocek Rp 10 ribu hanya demi mendapatkan tiga jerigen air untuk menyambung kebutuhan rumah tangga.
Ironisnya, krisis kemanusiaan terkesan luput dari perhatian para wakil rakyat. Tiga anggota DPRD Tuban yang berstatus sebagai warga asli dan tinggal di Kecamatan Bangilan, dinilai hilang empati.
Hingga memasuki bulan kedua kekeringan, belum ada tanda-tanda bantuan dropping air, kunjungan kerja, maupun intervensi kebijakan dari ketiganya anggota wakil rakyat tersebut
Saat ini, satu-satunya tumpuan gratis bagi sekitar 100 hingga 150 Kepala Keluarga (KK) di dukuh tersebut adalah Punden Sumur Kembar.
Namun, sumur keramat sedalam 10 hingga 12 meter yang menjadi sumber kehidupan puluhan tahun oleh 3 Rukun Tetangga maupun warga desa, kini debitnya terus menyusut drastis bahkan warnanya mulai berubah keruh.
Setiap pagi hingga siang hari, antrean panjang emak-emak dan bapak - bapak yang membawa ember dan jerigen di atas sepeda motor menjadi pemandangan rutin. Mereka bertaruh waktu demi menimba sisa-sisa air yang kian menipis.
"Kalau tidak beli ya tidak mandi, tidak masak. Sumur di rumah sudah kering semua sejak satu bulan lalu. Cuma mengandalkan di sini/ sumber punden Sumur Kembar, tapi ini juga sudah mau habis," ujar salah satu warga Kumpulrejo Handiky dengan nada pasrah.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat setempat. Bangilan yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara subur setiap gelaran Pemilu, kini merasa ditinggalkan setelah para calon legislatif berhasil duduk di kursi parlemen daerah tersebut.
"Waktu musim nyalon dulu, tiap tahun di sini kekeringan, banyak mobil tangki datang memperjuangkan air bersih untuk warga. Sekarang setelah jadi, warga harus beli air 10 ribu. DPRD-nya ke mana? Empatinya sudah hilang,"imbuhnya penuh kekecewaan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Kumpulrejo, Supriyanto, membenarkan adanya krisis air bersih yang mencekik sebagian warganya. Ia menjelaskan bahwa situasi tahun ini diperparah oleh infrastruktur desa yang terganggu.
"Ya memang ada yang kekurangan air bersih. Sebab, Hippam desa yang menjadi akses air bersih untuk dusun tersebut kondisinya rusak sudah dua mingguan," kata Supriyanto, Sabtu 24 Oktober 2026.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Desa (Pemdes) mengaku telah bergerak mengambil langkah darurat dengan berkoordinasi ke pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Insyaallah, kami sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kecamatan (pimcam) maupun BPBD agar Desa Kumpulrejo segera mendapatkan suplai air bersih," tambahnya.
Diketahui, Geografi Desa Kumpulrejo yang berada di kawasan dalam hutan membuat wilayah Tuban Selatan mencakup Kecamatan Bangilan, Kenduruan, Senori, Singgahan, Parengan menjadi langganan kekeringan tahunan.
Kendati begitu, hingga kini belum ada solusi permanen dihadirkan, baik dari Pemkab Tuban maupun intervensi serius dari DPRD Tuban asal Bangilan maupun anggota legislatif Dapil IV.
Program strategis seperti pembangunan embung, sumur bor dalam, hingga pembenahan jaringan Pamsimas yang layak terkesan hanya wacana di tangan tangan pengambil kebijakan di Kabupaten Tuban.
Ketidakpedulian wakil rakyat ini tidak hanya dirasakan di Bangilan. Fenomena "hilang empati"anggota dewan Dapil IV (Bangilan, Senori, Singgahan, Kenduruan, Parengan) juga sempat dikeluhkan di Kecamatan Senori, seperti di Desa Jatisari, Sidoharjo, Kaligede, Katerban, Rayung hingga lingkungan pondok pesantren.
Di Senori, krisis justru awalnya diurai oleh inisiatif sukarelawan lokal seperti Mas Radit yang tergerak mengirimkan bantuan dropping air bersih sejak empat sampai lima bulan lalu, sebelum akhirnya BPBD ikut turun tangan dalam bulan - bulan terakhir ini.
Kini, warga Kumpulrejo Bangilan maupun warga di wilayah Tuban selatan hanya bisa berharap agar pemerintah dan wakil rakyat tidak tutup mata.
Mereka mengetuk hati para pejabat di pusat kota Tuban yang berjarak 45 sampai 55 kilo agar bersedia melihat ke selatan, menghadirkan setetes air bersih yang menjadi hak dasar kehidupan warga setempat.(*)
