BGN Janji Turun ke Bumi Wali, Sidak Dapur SPPG di Tuban

KETIK, TUBAN – Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Langkah ini menyusul dugaan kelalaian sebagian dapur SPPG dalam operasional distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pelayanan MBG pada Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Kepala BGN, Dadan Handayana, memastikan sidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan terkait polemik pelaksanaan MBG di zona wilayah dua Jawa Timur, termasuk keluhan masyarakat di Bumi Wali kabupaten Tuban.

“Pasti akan ada. Sedang atur jadwal,” tulis Dadan, Selasa 3 Maret 2026.

Informasi dihimpun, pekan ini BGN pusat telah melakukan sidak di sejumlah kota/kabupaten zona dua Jawa Timur. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar, memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN. Selain itu juga untuk merespons keluhan masyarakat terkait kualitas dan kuantitas makanan yang didistribusikan SPPG.

BGN dijadwalkan telah melakukan pengecekan di 17 titik lokasi SPPG tersebar di Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Sumenep, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Madiun, dan Bojonegoro.

Namun demikian, Dadan belum merinci kapan sidak serupa akan dilakukan di Kabupaten Tuban. Ia hanya merespons singkat dengan emoji tangan terkatup.

Sebelumnya, pada sidak di Kabupaten Blitar hari Jumat 27 Februari 2026 lalu, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil, menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik soal pelaksanaan MBG.

"Media kami harapkan menyampaikan informasi yang utuh, lengkap, dan berkeadilan sesuai kondisi di lapangan,” ucap Abdullah Kamil, dikutip dari Ketik.com.

Ia mengakui, BGN memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi ribuan dapur MBG atau SPPG yang kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 24 ribu dapur di seluruh Indonesia.

“BGN sendiri memiliki SDM terbatas dalam menangani dapur MBG atau SPPG yang sekarang jumlahnya telah lebih dari dua puluh empat ribu dapur ini yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Maka dari itu, pentingnya kolaborasi antara BGN, satgas yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah, peran aktif awak media, bahkan masyarakat untuk berperan aktif,” pungkasnya. (*)