Bupati Trenggalek Tanggapi Kebijakan WFH: Hemat Listrik dan Perjalanan Dinas Jadi Atensi

KETIK, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menanggapi kebijakan dari pemerintah pusat terkait work from home (WFH) dengan menyoroti soal hemat listrik dan perjalanan dinas. Tak terkecuali bisa menghasilkan efisiensi nyata dalam penggunaan energi dan menekan biaya operasional.

Mas Ipin, sapaan dia, menuturkan, tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah penghematan konsumsi energi di tengah kenaikan harga energi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pelaksanaan WFH di lingkup Pemkab tidak hanya sekadar formalitas saja, tapi harus ada dampak positif atas struktur anggaran daerah.

"Jadi hal penting yang bisa ditangkap atas kebijakan pemerintah adalah efisiensi dalam hal penghematan energi seiring dengan naiknya harga energi dunia," ucapnya.

Ia mengatakan, skema WFH dilakukan sehari dalam sepekan atau empat kali dalam sebulan yang setara dengan 25 hari kerja dalam sebulan. Sehingga, muncul potensi pemghematan sekitar 20 persen. 

"Kuncinya adalah efisiensi. Buat apa WFH jika tidak berdampak pada struktur perubahan anggaran daerah," tandasnya.

Suami anggota DPR RI Novita Hardini ini menyebut, penurunan tersebut akan terlihat dari penghematan listrik, konsumsi rapat hingga perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maka, dirinya akan meminta simulasi rinci kepada masing-masing OPD untuk mengkalkulasi dampak dari efisiensi tersebut. 

"Nanti akan diadakan kajian. Berapa penghematan biaya operasional kantor, biaya listrik, dan perjalanan dinas. Apakah nanti bisa turun hingga 20 persen. Pendeknya dampak WFH harus nyata," ungkapnya.

Kemudian dari hasil penghematan tersebut bisa dikonversi untuk kegiatan lain yang menjadi prioritas daerah. Karena, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibiayai. Salah satunya pembangunan infrastruktur dan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya krisis akibat dari dampak energi secara global.

Ia menambahkan, penghematan anggaran tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memperkuat program subsidi maupun bantuan sosial kepada masyarakat jika diperlukan sewaktu-waktu.

"Kita akan menunggu kesiapan masing-masing pimpinan OPD untuk membuat skema," tuturnya.

Ia menegaskan, WFH tidak harus hari Jumat agar tidak terjadi asumsi liar yang menyebut long weekend. Contohnya, di Jawa Timur memilih hari Rabu agar pelayanan publik bisa terjaga. 

"Kita tidak ingin ada asumsi enak jadi PNS, liburnya banyak gajinya tetap," pintanya.

Ia menambahkan, kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi OPD yang menjadi pusat layanan publik penuh, seperti Puskesmas.

"Untuk OPD sentral pelayanan publik tidak ada efisiensi, karena harus ada pelayanan masyarakat secara penuh," tutupnya. (*)