Kepala Daerah Diingatkan Pantau MBG, Gubernur Khofifah Perintahkan Perbaiki Kendala di Lapangan

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepala daerah aktif memantau langsung titik-titik pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG), baik di sekolah maupun pondok pesantren.

Dalam siaran pers diterima di Surabaya pada Senin, 6 April 2026, keterlibatan aktif kepala daerah sekaligus memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat tetap terjaga.

“Sebab hal tersebut menjadi kunci keberhasilan program ini. Karena itu kepala daerah diimbau untuk menjaga mutu layanan dan ketepatan sasaran penerima,” ujarnya.

Imbauan kepada kepala daerah juga disampaikannya saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat Formasi MBG 2026 di Halaman SPPG Al Anwar Group Bangkalan pada Sabtu, 4 April lalu. Ia mengajak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat tata kelola program MBG.

Menurut dia, pendampingan langsung dari kepala daerah akan memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, baik dari sisi distribusi, mutu layanan maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.

Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun perlu dilakukan penguatan dan disempurnakan. Praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi di daerah lain, sedangkan kendala yang masih muncul harus segera diperbaiki bersama-sama.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara SPPG, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam memastikan keberlanjutan program MBG, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi peserta didik di sekolah dan pondok pesantren.

Secara khusus, Khofifah mengapresiasi SPPG Ponpes Al Anwar Bangkalan yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan gizi santri dan siswa.

“Saya mengikuti sejak awal pembentukan SPPG di Ponpes Al Anwar hingga pelaksanaan MBG di SDN Patereman 1 Modung. Semoga program ini terus memberikan manfaat luas bagi peserta didik maupun para guru,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi BGN Suardi Samiran menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Khofifah dalam mendorong percepatan implementasi MBG di Jawa Timur, khususnya di wilayah Madura.

Menurutnya, SPPG Ponpes Al Anwar Bangkalan merupakan pelopor pelaksanaan MBG di Pulau Madura dan dapat menjadi referensi atau model bagi daerah lain.

“Kami bangga dengan kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah yang sangat dekat dengan masyarakat. SPPG Ponpes Al Anwar ini diharapkan menjadi teladan bagi pengembangan SPPG di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Suardi menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan di daerah.

“Jika di Bangkalan terdapat 120 SPPG, maka perputaran ekonomi setiap bulan bisa mencapai sekitar Rp120 miliar. Dalam satu tahun, nilainya dapat mencapai Rp1,4 triliun,” jelasnya.

Ia optimistis, pelaksanaan MBG akan terus menggerakkan ekonomi daerah melalui pelibatan produsen lokal dan pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok pangan. “Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat,” tuturnya. (*)