Dewan Pendidikan di Daerah Dianggap Kurang Greget, Reni Astuti Beri Saran Sekaligus Solusi Jitu

KETIK, SURABAYA – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyarankan anggota Dewan Pendidikan di seluruh daerah di Tanah Air sering-sering turun ke sekolah untuk berinteraksi demi kemajuan pendidikan di wilayah setempat.

“Ya, harus sering-sering ke sekolah, bagus itu. Sosialisasi dan berinteraksi dengan warga sekolah menjadi sangat penting untuk menerima masukan,” ujarnya ditemui di sela Rakernas Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia di Surabaya, Kamis, 20 November 2025.

Terlebih, kata dia, saat ini memasuki era digital yang segala aktivitas atau keperluan bisa diinformasikan melalui media sosial, termasuk interaksi dengan pihak sekolah.

Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai keberadaan Dewan Pendidikan sangat strategis karena menjadi pihak yang bisa memberikan penyeimbang sekaligus kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.

Ia mengakui nama Dewan Pendidikan di daerah memang kurang familiar sehingga harus lebih dikenalkan lagi dengan masyarakat, terutama wali murid, komite sekolah maupun guru-guru.

“Mereka bisa memberikan masukan ke Dewan Pendidikan. Ini karena pemerintah daerah ketika mau ambil kebijakan harus mendengarkan Dewan Pendidikan,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Kurang gregetnya Dewan Pendidikan di daerah terjadi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah setempat sepakat tidak memperpanjang masa jabatan Dewan Pendidikan.

Keputusan ini diambil karena lembaga tersebut dinilai kurang berfungsi optimal sebagaimana semestinya.

Sementara itu, Ketua Forum Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia Prof Junaidi sepakat bahwa turun langsung ke sekolah-sekolah, terutama di kawasan pelosok daerah merupakan cara mengetahui pelaksanaan pendidikan.

“Ya benar, untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dengan turun langsung ke sekolah-seolah di daerah. Setelah bertemu dan berinteraksi, lalu hasilnya didiskusikan dengan pemerintah daerah,” kata dia. (*)