Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kemarau 2026, Pemprov Jatim dan BNPB Petakan Risiko Kekeringan

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan mitigasi musim kemarau di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 27 Maret 2026. Ini guna menyiapkan langkah antisipatif serta memetakan risiko kekeringan di Jawa Timur menjelang musim kemarau 2026.

Rakor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering, termasuk dampak fenomena El Nino yang diprediksi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Turut hadir sekaligus menjadi moderator Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Taufiq Hermawan, serta Kabasarnas Jatim Nanang.

Dalam arahannya, Khofifah menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini, mengingat kondisi anomali di mana sebagian wilayah masih terdampak banjir, sementara potensi kekeringan mulai muncul di daerah lain.

“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” katanya.

Berdasarkan proyeksi BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai memasuki fase kekeringan sejak April 2026, dengan intensitas meningkat pada Mei dan diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

"Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan prediksi dari BMKG puncak kekeringan terjadi Agustus mendatang," ujar Khofifah.

Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah menegaskan Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan.

"Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia," katanya.

"Oleh karena itu, September nanti saat musim tanam kita berharap indeks pertanaman Jawa Timur 2,7, bahkan ada daerah yang mencapai 3,5 seperti Ngawi," imbuhnya.

Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian.

“Dinas Pertanian memetakan daerah yang membutuhkan irigasi perpompaan agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” jelasnya.

Strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari-hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian.

“Kita membagi dalam dua kategori, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan air untuk pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipatif yang terukur, Pemprov Jawa Timur juga melakukan pemetaan terhadap daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi, sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran.

"Kepala BNPB memiliki peta yang sangat komprehensif sehingga bisa menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur dalam menyusun plan of action secara detail dan terukur," jelasnya.

Kesiapsiagaan lintas sektor turut diperkuat. Dinas Sosial dipastikan selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi kedaruratan akibat kekeringan maupun dampak turunannya.

“Kita pastikan seluruh perangkat daerah siap. Dinas Sosial selalu bersiaga dalam kondisi kedaruratan sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa rakor ini membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau yang mulai berdampak di berbagai daerah.

"Di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir 3.000 hektare, bahkan di Natuna yang sebelumnya tidak pernah terjadi, kini juga mengalami hal serupa," terangnya.

Ia menegaskan peningkatan kesiapsiagaan bukan langkah berlebihan, melainkan upaya preventif menghadapi potensi kemarau dan kekeringan.

"Karena itu, BNPB bersama Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau atau kekeringan," ujarnya.

Menurutnya, penanganan kekeringan dan kebakaran hutan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari pemerintah desa hingga pusat.

Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan satuan tugas (satgas) darat untuk penanganan dini kebakaran, percepatan penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air bersih, serta kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan.

"Kami sepakat bersama Provinsi Jatim segera menggelar apel kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota beserta peralatan yang dibutuhkan," katanya.

Selain itu, penanganan kekurangan air dilakukan melalui pembangunan sumur dan optimalisasi sumber air dari wilayah yang jauh, serta kemungkinan pemanfaatan kolam atau embung sebagai cadangan air pemadaman.

Kesiapan sarana pendukung seperti helikopter water bombing juga menjadi perhatian, mengingat keterlambatan mobilisasi armada udara dapat memperbesar skala kebakaran. Direncanakan penempatan armada di wilayah strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya.

"Karena prediksi BMKG puncak kemarau Agustus 2026 terjadi secara luas dari Madiun hingga Banyuwangi, maka kami antisipasi dengan menyiapkan dua pesawat. Jumlah unit akan disesuaikan kebutuhan di lapangan, namun secara nasional kami siapkan hingga 50 unit saat El Nino," pungkasnya. (*)