Waspada Kemarau Panjang! Kadishut Jatim Ingatkan Kolaborasi dan Mitigasi Harus Diperkuat

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi lintas sektor di gedung Dyandra Convention Center Surabaya pada, Selasa 7 April 2026 untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau tahun ini.

Kegiatan ini melibatkan berbagai sektor kepentingan seperti BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BNPB, TNI, Polri, Kejaksaan hingga perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. 

Rakor juga diselenggarakan untuk menyusun langkah antisipatif dan terpadu untuk meminimalkan dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menekankan bahwa kunci utama dalam menghadapi tantangan ini terletak pada kolaborasi yang kuat, serta persiapan dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kolaborasi, kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data diperlukan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, kekeringan dan kahutla di Jawa Timur,” ujarnya sebagaimana dikutip dalam Instagram @dinaskehutananprofjatim pada Kamis, 9 April 2026.

Sementara itu, pada kesempatan sama hadir juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini dan tidak bersifat reaktif.

Selain itu harus dilakukan sejumlah langkah konkret, mulai dari optimalisasi sistem peringatan dini, penguatan pengelolaan air, percepatan masa tanam bagi sektor pertanian hingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis kolaborasi.

Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah, yang mana pada awal kemarau sekitar 56,2 persen lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.

Menurut dia, kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6 persen sawah irigasi dan 40,4 persen sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Sedangkan, Pemprov Jatim tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.

"Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus," terangnya. (*)