KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penertiban terhadap 25 persil usaha pemilahan sampah yang terletak di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kamis, 12 November 2026.
Penertiban yang dilakukan Pemkot Surabaya itu dilakukan atas laporan warga setempat. Mereka mengaku kerap mengalami polusi, bau tidak sedap akibat penumpukan sampah basah dan residu hasil pemilahan.
"Ada pengaduan dari warga terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah yang ada di kawasan Keputih Tegal Selatan, di sisi Taman PUPR," kata Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser, Sabtu, 14 November 2026.
Dari hasil penemuan di lapangan, Fikser menjelaskan residu atau hasil sampah itu seharusnya dibuang ke TPA ditinggalkan. Sehingga, katanya, menimbulkan bau.
"Sehingga kemudian setelah kami melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin," lanjutnya.
Fikser juga menyebutkan, terdapat sekitar 38 persil atau bidang lahan di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 persil diketahui melakukan aktivitas pengelolaan sampah.
Sebelum melakukan penertiban, Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya komunikasi dengan para pengelola usaha pengolahan sampah.
"Ada mediasi ulang tapi kami sampaikan bahwa kita tetap melakukan penertiban karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah," kata Fikser.
Ia memastikan, DLH dan Satpol PP akan melanjutkan pengawasan setelah proses penertiban rampung.
Pemkot juga berencana mengundang pihak paguyuban untuk membahas mekanisme agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan dengan memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.
"Di sini sudah terbentuk paguyuban. Nah, kami akan undang mereka, kami bahas kembali terkait dengan bagaimana mekanisme supaya mereka bisa usaha kembali," tuturnya.
Menurut Fikser, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, pemkot juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset melalui mekanisme sewa bagi paguyuban yang membutuhkan tempat usaha.(*)
"Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup," jelasnya. (*)
