Wapres Dinilai Punya Peran Strategis Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

18 November 2026 19:14 18 Nov 2026 19:14

Muhamad Zaid K., Muhammad Faizin

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Wapres Dinilai Punya Peran Strategis Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Dr. Theofransus Litaay. (Foto: Dok. Pribadi)

KETIK, SORONG – Pengamat Papua, Theofransus Litaay menilai Wakil Presiden (Wapres) RI memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Posisi Wapres dinilai penting untuk memastikan koordinasi pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif dalam mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga itu menjelaskan, Wapres secara ex-officio menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam struktur BP3OKP, Wapres mengoordinasikan sejumlah menteri serta perwakilan dari masing-masing provinsi di Tanah Papua yang telah ditunjuk pemerintah.

"Dalam tugas tersebut, Wakil Presiden bertugas mengarahkan agar program-program percepatan pembangunan di Papua dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak lagi mengalami hambatan atau kendala sebagaimana sering dikeluhkan pada masa lalu," ujar Theofransus Litaay, Rabu, 16 November 2026.

Ia menilai, kehadiran UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru serta Keputusan Presiden tentang penetapan BP3OKP semestinya mampu mengatasi persoalan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang selama ini menghambat pembangunan Papua.

Karena itu, Theofransus berharap figur Wapres yang diusulkan Presiden melalui hak prerogatifnya kepada MPR memiliki kapasitas memadai untuk mengoordinasikan agenda pembangunan secara menyeluruh. Kemampuan tersebut diperlukan untuk menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, khususnya di Papua.


Tantangan Sejarah dan Keamanan Papua

Theofransus juga menyoroti kompleksitas sejarah Papua, termasuk proses integrasinya yang panjang dan melibatkan perhatian internasional, seperti PBB serta sejumlah negara sahabat. Kondisi tersebut membuat dinamika pembangunan di Papua tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga komunitas internasional.

Selain persoalan sejarah, gangguan keamanan masih menjadi tantangan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, persoalan keamanan perlu ditangani agar tidak menghambat berbagai program pembangunan.

"TNI, Polri, dan BIN telah memiliki tugas masing-masing dalam percepatan pembangunan Papua. Pelibatan aparat keamanan difokuskan untuk mengamankan wilayah dari anasir-anasir yang mengganggu percepatan pembangunan kesejahteraan. Pada saat yang sama, aparat juga harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan," jelasnya.

Ia berharap sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di Papua. Dengan koordinasi yang efektif serta partisipasi warga, program peningkatan kesejahteraan diharapkan berjalan lebih optimal dan mampu memperkecil ketertinggalan Papua dibandingkan wilayah lain di Indonesia. (*)

Tombol Google News

Tags:

Pentingnya Peran Wapres Dan Kepemimpinan Mempercepat Pembangunan Kesejahteraan Papua