KETIK, BREBES – Langkah Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menertibkan pungutan di sekolah negeri mendapat dukungan kalangan akademisi. Ketua Lembaga Humas dan Kerja Sama Universitas Peradaban, Agus Isnaeni, menilai pungutan yang membebani orang tua berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Agus mengatakan, sekolah negeri merupakan bagian dari layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Karena itu, pengelolaannya perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam persoalan pembiayaan pendidikan.
"Jika pungutan tetap dijalankan, stigma melanggar ketentuan undang-undang akan melekat, dan masyarakat akan memberi citra buruk pada sekolah-sekolah negeri," kata Agus saat dimintai tanggapan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes, Rabu 18 November 2026.
Menurutnya, masyarakat semakin memahami amanat UUD 1945 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Pemerintah juga telah menyediakan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Diawali Pakta Integritas, Berlanjut Sidak
Pandangan Agus disampaikan setelah Bupati Brebes melakukan serangkaian langkah untuk menertibkan pungutan di lingkungan sekolah negeri.
Pada 5 November 2026, kepala SD dan SMP negeri di Kabupaten Brebes menandatangani pakta integritas terkait larangan pungutan. Penandatanganan tersebut diumumkan melalui akun resmi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Sebelas hari kemudian, tepatnya 16 November 2026, Paramitha melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 3 Brebes. Dalam sidak itu, Bupati mengungkap temuan iuran dengan nominal berbeda-beda.
Selain itu, ditemukan kegiatan yang telah dibiayai melalui dana BOS, tetapi masih ditarik pembiayaannya dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Hasil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti.
Agus menilai langkah Bupati tersebut sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa penertiban pungutan perlu diikuti dengan pengawasan dan sistem pengaduan yang menjangkau seluruh sekolah negeri di Brebes.
Menurutnya, layanan pengaduan perlu dibuka secara luas agar orang tua memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka temui di sekolah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) juga perlu memberikan pendampingan dan memastikan setiap laporan mendapat respons.
"Dampingi dan buka layanan aduan yang responsif. Jaga citra sekolah negeri," pesannya kepada Pemerintah Kabupaten Brebes.
Pemkab Brebes sendiri telah menyediakan sejumlah saluran pengaduan, di antaranya WhatsApp Dindikpora di nomor 0896-7212-5006, laman http://sambu.brebeskab.go.id, dan portal http://lapor.go.id.
Agus berharap saluran tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang tua siswa, baik di tingkat SD maupun SMP negeri. Dengan begitu, persoalan pungutan dan pelayanan pendidikan bisa diketahui lebih cepat serta ditangani sesuai ketentuan.
Ia juga mengingatkan sekolah agar mengubah cara pandang terhadap orang tua yang menyampaikan keluhan. Menurutnya, orang tua dan siswa merupakan pengguna layanan pendidikan yang memiliki hak menyampaikan pendapat maupun masukan.
"Orang tua dan siswa dalam manajemen pendidikan adalah pengguna layanan. Sebagai pengguna layanan, tentu mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat dan masukan," jelasnya.
Agus menilai kritik dan pengaduan orang tua seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi sekolah. Aspirasi tersebut dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mencegah persoalan serupa terulang.
Selain memperkuat kanal pengaduan, ia mendorong sekolah melibatkan seluruh wali murid dalam komunikasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.
Selama ini, komunikasi sekolah dengan orang tua kerap lebih banyak melalui pengurus komite. Padahal, seluruh wali murid perlu memperoleh informasi yang jelas dan memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi.
Salah satu upaya yang disarankan Agus adalah membentuk forum komunikasi orang tua atau wali murid sebagai saluran informasi tambahan di luar komite sekolah.
Melalui forum tersebut, kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka. Informasi mengenai program sekolah, kegiatan siswa, hingga kebutuhan pembiayaan dapat disampaikan secara transparan.
Agus menegaskan keberhasilan kebijakan Bupati Brebes dalam menertibkan pungutan sekolah tidak cukup diukur dari banyaknya inspeksi mendadak. Hal yang lebih penting adalah perubahan tata kelola sekolah dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Ia berharap kebijakan tersebut menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih baik antara sekolah dan orang tua demi kepentingan pendidikan anak.
"Kualitas pendidikan anak adalah bentuk keberhasilan sekolah dan orang tua," ujarnya.
Kepada pihak sekolah, Agus berpesan agar mengedepankan komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami oleh wali murid.
"Bangunlah komunikasi yang humanis dan mudah dipahami oleh wali dan orang tua peserta didik," pungkasnya. (*)
Akademisi Dukung Bupati Brebes Tertibkan Pungutan Sekolah Negeri: Jangan Sampai Citra Sekolah Negeri Rusak
18 November 2026 18:02 18 Nov 2026 18:02
Makroni, Muhammad Faizin
Redaksi Ketik.com
Agus Isnaeni, Ketua Lembaga dan Kerja Sama Universitas Peradaban (Foto: DA for ketik.com)
Tags:
Pungutan Sekolah Dindikpora Brebes. Paramitha Widya Kusuma Universitas PeradabanBaca Juga:
Bupati Brebes: Bantuan Pertanian Gratis, Jangan Takut Lapor Pungli!Baca Juga:
Inovasi Guru Brebes Bersinar! Ini Daftar Lengkap Juara Lomba Karya Inovasi 2026Baca Juga:
40 Kepala Sekolah SD dan SMP di Brebes Terima SK Mutasi dan Promosi, Penataan Masih BerlanjutBaca Juga:
7.000 Warga 17 Kecamatan Terima Bantuan Pangan Wardoyo Tahap III, Bupati Brebes Tinjau Langsung PenyaluranBaca Juga:
Tandatangani Fakta Integritas, Bupati Brebes Larang Pungutan Liar di SekolahBerita Lainnya oleh Makroni
18 November 2026 13:13
137 Ribu Petani Brebes Dijamin Asuransi Kecelakaan Diri, Ini Risiko yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung
18 November 2026 11:08
Bukan Lagi Penerima, Ribuan Keluarga Brebes Kini Berdiri di Atas Kaki Sendiri
18 November 2026 10:53
Haru! Ratusan Orang Tua Sekolah Rakyat Brebes Berikrar Tak Akan Mundur Dukung Anaknya
17 November 2026 11:22
Bupati Brebes: Bantuan Pertanian Gratis, Jangan Takut Lapor Pungli!
16 November 2026 08:52
Bupati Brebes Apresiasi 295 Peserta FASI, Para Juara Berpeluang Sekolah Gratis 6 Tahun
