Survei: Mayoritas Kampus di Indonesia Belum Ramah Disabilitas

KETIK, SLEMAN – Survei yang dilakukan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan University of Nottingham mengungkap fakta memprihatinkan. Sebanyak 59 dosen penyandang disabilitas dari 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengaku masih menghadapi banyak hambatan di lingkungan kerja mereka.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar kampus belum menyediakan fasilitas yang inklusif bagi dosen disabilitas. Peneliti masih menemukan tangga curam tanpa lift, toilet sempit, serta gedung bertingkat yang tidak dapat diakses pengguna kursi roda. Kondisi tersebut membuat aktivitas mengajar dan bekerja menjadi jauh lebih berat.

Hambatan tidak hanya muncul pada aspek fisik. Seorang dosen netra, misalnya, kesulitan mengisi borang administrasi dan laporan kinerja karena sistem digital kampus tidak kompatibel dengan screen reader. Dosen dengan hambatan pendengaran juga kerap merasa terasing saat rapat jurusan karena tidak tersedia juru bahasa isyarat atau sistem pendukung lainnya. Situasi ini mendorong sebagian dari mereka memilih menarik diri dari ruang-ruang akademik.

Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM sekaligus Ketua Tim Peneliti, Wuri Handayani, menyatakan banyak responden mengalami tekanan psikologis akibat hambatan yang terus berulang. Mereka mengaku mengalami kecemasan berlebih, suasana hati yang tidak stabil, hingga kelelahan mental.

“Kondisi ini bukan karena mereka malas, tapi energi mereka habis untuk menaklukkan hambatan lingkungan sebelum sempat mengajar,” ujar Wuri seperti dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu, 17 Februari 2026. 

Wuri menilai lingkungan kampus yang tidak inklusif berdampak langsung pada produktivitas dan karier akademik dosen disabilitas. Sebagian merasa kurang percaya diri dan tertinggal dari rekan sejawat. Rasa ragu pun muncul ketika mereka mempertimbangkan kenaikan jabatan akademik atau melanjutkan studi doktoral.

“Pada akhirnya apa, mereka takut bermimpi naik jabatan, hingga ragu untuk lanjut sekolah S3,” ucapnya.

Hambatan juga muncul dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Dosen dengan keterbatasan mobilitas atau wicara kerap menghadapi kecemasan saat mengajar di kelas besar. Perubahan jadwal mendadak memaksa mereka menyusun ulang transportasi dan pendampingan yang sebelumnya telah direncanakan secara detail.

Tantangan semakin kompleks ketika mereka mengikuti konferensi di luar kota. Alih-alih menjadi ajang mempresentasikan karya ilmiah, kegiatan tersebut justru memunculkan kekhawatiran soal akses transportasi dan penginapan.

“Mereka pun berpikir keras dan bertanya soal transportasinya bagaimana? Penginapannya ramah kursi roda tidak? Siapa yang mendampingi? Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat mereka akhirnya memilih mundur. Belum lagi urusan dana hibah riset yang formulirnya rumit setengah mati dan seringkali tidak aksesibel. Akhirnya, banyak ide brilian terkubur hanya karena birokrasi yang kaku,” terang Wuri.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 16 dosen disabilitas membentuk wadah bersama bernama Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI). Mereka ingin memperkuat jejaring sekaligus mendorong kebijakan kampus dan pemerintah agar menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga pendidik penyandang disabilitas.

“Harapannya melalui asosiasi yang dibangun dapat lebih mendorong kebijakan inklusif kepada pemerintah dan kampus. Mereka ingin memastikan ada akomodasi yang layak,” imbuhnya.

Pembentukan asosiasi ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperjuangkan kampus yang lebih inklusif, baik dari sisi infrastruktur fisik, sistem digital, maupun kebijakan akademik. Para peneliti menekankan bahwa perguruan tinggi perlu melakukan audit aksesibilitas secara menyeluruh agar dosen disabilitas dapat bekerja secara optimal tanpa hambatan yang seharusnya bisa dicegah.