.png){kind=logo}
KETIK, SLEMAN – Meningkatnya suhu udara di Indonesia akibat perubahan iklim dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan cuaca semata. Kondisi tersebut telah berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons sistematis melalui kebijakan, sistem peringatan dini, hingga penyesuaian layanan publik.
Dosen Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM, Aditya Lia Ramadona, Ph.D., mengatakan Indonesia perlu segera memiliki sistem peringatan dini (early warning system) khusus untuk menghadapi risiko panas ekstrem. Menurutnya, kenaikan suhu telah terbukti meningkatkan berbagai gangguan kesehatan yang sebenarnya dapat diprediksi dan dicegah.
"Berbagai bukti ilmiah menunjukkan hubungan antara kenaikan suhu dengan meningkatnya kunjungan ke fasilitas kesehatan. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem peringatan dini yang mampu melindungi masyarakat," ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ramadona menjelaskan sistem tersebut tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai suhu udara. Pemerintah juga perlu menyertakan tingkat risiko beserta langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat maupun instansi terkait.
Menurutnya, respons yang disiapkan dapat berupa edukasi kepada masyarakat, penyesuaian jam sekolah dan jam kerja, peningkatan kesiapsiagaan puskesmas serta rumah sakit, perlindungan bagi pekerja luar ruangan, hingga pembatasan aktivitas di luar ruangan pada periode suhu tertinggi.
Ia menilai sistem peringatan dini juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Sebab, kondisi iklim Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Kupang, Medan, maupun kawasan dataran tinggi memiliki karakteristik yang berbeda.
"Ambang panas di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Kupang, Medan, atau wilayah dataran tinggi tentu berbeda. Karena itu, sistem peringatan dini sebaiknya tidak hanya menggunakan suhu absolut, tetapi juga mempertimbangkan kelembapan, suhu malam, efek urban heat island, kerentanan penduduk, dan kapasitas layanan kesehatan," terangnya.
Ramadona menambahkan, perlindungan terhadap pekerja luar ruangan tidak harus dilakukan dengan melarang mereka bekerja. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pengaturan jam kerja, penyediaan tempat berteduh, ketersediaan air minum dan elektrolit, serta penerapan sistem saling mengawasi untuk mengenali gejala heat stress sejak dini.
Kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, serta penyandang penyakit kronis juga memerlukan perlindungan lebih aktif melalui edukasi, pemantauan kesehatan, peningkatan ventilasi rumah, hingga penyediaan ruang teduh di lingkungan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat juga perlu mulai menyesuaikan pola aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik berat maupun olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari ketika suhu udara lebih rendah. Namun, perubahan perilaku tersebut harus dibarengi dengan dukungan kebijakan pemerintah.
"Kesimpulannya, masyarakat Indonesia memang perlu menyesuaikan kebiasaan terhadap panas ekstrem, tetapi perubahan itu hanya akan berhasil jika didukung oleh sistem, mulai dari aturan kerja, desain kota, rumah yang lebih adaptif terhadap iklim, layanan kesehatan yang siap, hingga komunikasi risiko yang jelas. Panas ekstrem bukan lagi sekadar cuaca yang tidak nyaman, melainkan sudah menjadi isu kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial," pungkasnya.
Meski demikian, penyusunan kebijakan tidak akan efektif apabila masyarakat belum memahami bahwa panas ekstrem dapat memicu gangguan kesehatan serius seperti heat stroke. Karena itu, peningkatan literasi mengenai risiko kesehatan akibat suhu tinggi menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan masyarakat.
Selain membangun sistem peringatan dini, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal dan kerentanan individu turut menentukan besarnya risiko kesehatan akibat panas. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di Indonesia. (*)
