KETIK, SITUBONDO – HM Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai masih belum tepat sasaran.
Ia menilai persoalan utama terletak pada lemahnya pendataan dan minimnya verifikasi di lapangan. Nasim Khan menyebut sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kerap diterima oleh warga mampu dibidang ekonomi. Sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata dan terabaikan.
“Fakta di lapangan, masih banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat yang layak mendapat bantuan sosial pemerintah, justru masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Ada masyarakat miskin yang desilnya di angka 9,” ujar Nasim Khan, Minggu, 10 Mei 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan langkah konkret berupa pencatatan dan penandaan pada setiap rumah penerima bansos. Dengan, cara ini dapat membantu proses pengawasan dan memastikan transparansi di tingkat desa maupun kelurahan.
Selain itu, Nasim Khan menekankan pentingnya verifikasi, pemutakhiran, perbaikan, dan evaluasi data penerima secara berkala.
“Saya mendorong optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem baru pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Pria kelahiran Asembagus Situbondo tersebut.
DTSEN harus benar-benar dikawal implementasinya. Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial kabupaten, hingga stakeholder terkait menjadi kunci agar data penerima bantuan sosial akurat.
Ia mengungkapkan bahwa, berbagai persoalan klasik masih terjadi di daerah-daerah Dapil III Jatim, mulai dari data warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masih tercatat, hingga dugaan permainan oknum di tingkat bawah. Bahkan, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum validasi data dinilai belum berjalan transparan.
Menurut Nasim Khan, pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi lapangan secara rutin hingga tingkat RT/RW serta memperbarui data minimal beberapa kali dalam setahun. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah membuka mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan transparansi daftar penerima bansos.
“Sinkronisasi data dari segala lini harus dilakukan agar valid. Jika ada manipulasi, harus diberikan sanksi tegas. Saya mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi penyaluran bansos. Warga diminta melaporkan jika menemukan ketidaktepatan sasaran, baik melalui pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Sosial, maupun kanal resmi pengaduan pemerintah,” tegas Nasim Khan.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem DTSEN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga validasi lapangan dan partisipasi publik. “Masalah bansos ini bukan semata soal anggaran, tapi kualitas pendataan dan pengawasan. Kalau data akurat dan pengawasan terbuka, bantuan pasti lebih tepat sasaran,” katanya.
Nasim menambahkan, upaya perbaikan sistem bansos ini sejalan dengan arahan KEMENKOPM, Muhaimin Iskandar, dalam mendorong penguatan perlindungan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran. (*)
