Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Ajak Masyarakat Aktif Kawal Demokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik

KETIK, SIDOARJO – Partisipasi pemilih di Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkada 2024 menurun. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyebutkan, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 70 persen di antara total 1,4 juta nama yang terdaftar pemilih tetap (DPT).

Wabup Mimik Idayana mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya pesta demokrasi melalui keterbukaan informasi publik.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada akan semakin kuat apabila didukung akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami.

”Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, bebas, rahasia, serta bermartabat,” ujar Wabup Mimik Idayana membuka acara Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pilkada di Aula Majapahit BKD Sidoarjo pada Rabu (20 Agustus 2025).

Forum tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. Menurut dia, keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga. Perlu dimanfaatkan dengan bijak untuk memperkuat pengawasan bersama. Jangan sampai informasi yang tidak benar atau hoaks justru melemahkan demokrasi.

Data KPU Kabupaten Sidoarjo mencatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 cukup tinggi, yakni sekitar 86 persen dari 1.461.642 DPT. Namun, pada Pilkada Sidoarjo 2024, partisipasi menurun menjadi sekitar 70 persen dari 1.479.539 DPT. Angka tersebut lebih rendah dibanding Pilkada 2020 yang mencapai 71,07 persen.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menyampaikan, kegiatan forum ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak memperoleh informasi dan pengawasan partisipatif. Pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara atau pengawas. Peran masyarakat sangat penting.

”Dengan pemahaman yang baik tentang keterbukaan informasi, masyarakat bisa lebih kritis dan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi di Sidoarjo,” jelasnya. (*)