DPRD Sidoarjo: Kalau Benar Anak Tidak Sekolah karena Biaya, Pasti Ada Yang Salah di Pemda

KETIK, SIDOARJO – Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengungkap berbagai faktor penyebab ribuan anak tidak sekolah (ATS). Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo tegaskan APBD Sidoarjo seharusnya mampu mengatasi masalah itu.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Wahyu Lumaksono menegaskan bahwa masalah ATS ini harus ditanggulangi dengan serius. Baik karena faktor ekonomi, malas belajar, atau tidak ditemukan di mana. Peringkat ke-12 untuk jumlah ATS ini cukup tinggi. Anak-anak itu harus dijaring lagi untuk kembali ke sekolah. Sebab, ijazah itu sangat penting bagi masa depan mereka.

”Kalau memang mau ikut paket B dan C, tentu lembaga PKBM dan SKB bisa dilobi agar ada pengurangan biaya,” ungkap legislator muda dari Partai Golkar tersebut.

Anggota Komisi DPRD Sidoarjo Pratama Yudiarto menyoroti penyebab utama anak tidak sekolah. Yang terbanyak, tidak mau sekolah. Selain itu, bekerja, kurang biaya, dan sebab-sebab lainnya. Legislator Partai Gerindra itu berharap benar-benar dipikirkan bagaimana mencarikan solusi. Terutama soal biaya.

Perlu dibicarakan lagi bagaimana jangan sampai ada pungutan biaya di luar tanggung jawab sekola. Pengadaan LKS, misalnya. Siswa tidak perlu. Pajak negara sudah besar. Jangan sampai memberatkan masyarakat.

”Tugas  kita meningkatkan pendapatan daerah. Hasilnya bisa untuk membantu masalah-masalah pendidikan seperti ini,” ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo H Usman MKes menyampaikan pandangannya tentang upaya mengatasi anak tidak sekolah. (Foto: Amar DPRD Sidoarjo/Ketik.co.id)

Anggota DPRD Sidoarjo H Usman MKes mengingatkan bahwa anak-anak tidak sekolah ini merupakan kewajiban semua pihak. Karena wajib belajar, anak-anak itu harus diupayakan tetap belajar.  Perlu ada pemetaan.

Kalau faktornya biaya, segera dicarikan solusi. Apalagi saat ini masih banyak sekola yang melakukan pungutan. Baik untuk alasan pembelian LKS, seragam, atau out door learning (ODL). Dia mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi bersama agar tidak kena dosa masal. Perlu ada sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya.

”Di perda penyelenggaraan pendidikan, perlu ada punishment terhadap orang tua,” tegas legislator PKB tersebut.

Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso menegaskan lagi perlunya data-data yang valid untuk mengatasi anak-anak tidak sekolah ini. Kalau data sudah valid, bisa diambil kebijakan-kebijakan yang pasti.

Jika sampai mereka tidak sekolah karena kurang biaya sungguh memprihatinkan. Itulah yang menggugah DPRD Sidoarjo peduli. Bangun menyatakan data yang detail itu sangat penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

”Kalau sampai terjadi tidak sekolah karena faktor ekonomi, berarti ada yang salah dengan pemerintah daerah,” paparnya.

Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano mengungkapkan pentingnya peran keluarga dalam mengatasi persoalan ATS ini. Penyebabnya didominasi masalah keluarga. Jadi, perlu melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AKB Sidoarjo.

”Untuk melacak keberadaan anak-anak, perlu ada keterlibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tambahnya.

Anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP Tarkit Erdianto mendukung usul disdikbud itu. P3AKB dilibatkan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah swasta ini juga dilibatkan. Jangan-jangan data ATS itu yang terbanyak justru di sekolah swasta.

”Ini patut jadi perhatian,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori berbincang dengan para kepala SMP negeri setelah hearing di DPRD Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyatakan siap memanggil Dinas P3AKB dan Disdukcapil. Secepatnya. Persoalan ribuan anak tidak sekolah ini terkait berbagai faktor. Persoalan keluarga juga sebenarnya bermuara pada masalah ekonomi. Sampai terjadi KDRT.

”Kurang duit ribut terus,” ujarnya.

Dia memastikan akan memanggil berbagai pihak demi menuntaskan persoalan anak tidak bisa sekolah ini. Kalau perlu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo dilibatkan agar ada perencanaan yang fokus.

”Jangan sampai ada anak tidak sekolah di Kabupaten Sidoarjo,” tandas Dhamroni Chudlori. (*)