Dishub Sidoarjo Ditarget Rp 25 Miliar, Sengketa Parkir vs PT ISS Belum Kelar

KETIK, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo menetapkan target berat. Di tengah sengketa pengelolaan parkir dengan PT ISS-KSO, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo ditarget harus meraup PAD Rp 25 miliar dari sektor parkir. Sudah didok dalam APBD 2025.

Sengketa antara PT Indonesia Sarana Servis-Kerja Sama Operasional (PT ISS-KSO) masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Mediasi empat kali berakhir tanpa hasil. Sidang pada Selasa (14 Januari 2025) lalu juga gagal. Pembacaan materi gugatan batal.  

Dishub Sidoarjo hadir. PT ISS-KSO tidak hadir tanpa penjelasan. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan akan memanggil PT ISS-KSO agar hadir pada sidang Selasa (21 Januari 2025).

”Sidang ditunda,” kata Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (14 Januari 2025).

Saat pengesahan RAPBD menjadi ABPD 2025 Sidoarjo November 2024 lalu, DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Berbagai sektor digenjot. Salah satunya, pengelolaan parkir. DPRD Sidoarjo meminta Dishub Sidoarjo mencari sistem alternatif. Pengelolaan parkir diharapkan bisa maksimal pada 2025 ini.

”Kita ingin di dishub itu ada kajian khusus terkait konsep pengelolaan parkir yang pas pada 2025,” kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih pada Senin (9 Desember 2024).

Kerja sama dengan pihak ketiga ternyata tidak berjalan dengan baik. Perlu ada sistem alternatif. Misalnya, Dishub Sidoarjo bekerja sama langsung dengan pengelola parkir setempat. Jalan-jalan utama di Kota Delta sangat potensial menghasilkan pendapatan. Kerja sama bisa dilakukan dengan juru parkir di lokasi tersebut.

”Kerja sama bisa dengan sistem bagi hasil. Misalnya disepakati 60 persen untuk dishub, 40 persen pengelola,” terang Abdillah Nasih.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyebut tentang adanya kajian pengelolaan parkir dari Universitas Airlangga. Ada pula tawaran sistem parkir berlangganan dari Polresta Sidoarjo.

”Yang penting sekarang PAD dari parkir bisa masuk ke kas daerah,” tambahnya.

Salah satu titik parkir potensial yang diharapkan menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sementara itu, Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga menyatakan target PAD Rp 25 miliar dari parkir sudah ditetapkan. Itu tugas bagi dirinya. Dishub Sidoarjo pun bekerja keras mencari potensi-potensi titik baru yang bisa menyumbang PAD.

”Yang kita lakukan, mencari potensi lokasi parkir baru yang bisa dikelola,” katanya.

Dishub Sidoarjo sudah membidik sejumlah titik parkir baru. Di antaranya, Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Dr Soetomo, belakang DPRD Sidoarjo. Selain itu, memaksimalkan potensi pendapatan dari titik-titik parkir yang sudah ada.

Ada sedikitnya 87 titik parkir yang datanya sudah masuk. Dinas Perhubungan Sidoarjo menginginkan puluhan titik parkir kembali bisa dikelola sendiri. (*)