Bupati Subandi Larang Titip-titipan Calon Direksi BPR Delta Artha dan Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo

KETIK, SIDOARJO – Rencana pengisian posisi direktur PT Aneka Usaha dan  Direksi PT BPR Delta Artha menjadi perhatian Bupati Sidoarjo Subandi. Kepada Panitia Seleksi calon direktur dan komisaris di kedua perusahaan perseroan daerah (Perseroda) tersebut, Bupati Subandi mewanti-wanti agar tidak ada titip-titipan. Buka ruang seluas-luasnya.

”Yang penting profesional, kemampuan bagus, integritas baik,” kata Bupati Subandi pada Rabu (8 April 2026).

Bupati Subandi menjelaskan, Perumda PT Aneka Usaha dan BPR Delta Artha merupakan milik pemerintah. Pemkab Sidoarjo adalah owner perusahaan tersebut. Bupati Subandi menyatakan ingin PT Aneka Usaha, BPR Delta Artha, Perumda Delta Tirta, maupun BLUD seperti RSUD Notopuro Sidoarjo semakin bagus.

Untuk itu, diperlukan calon-calon direksi yang memiliki kapasitas dan kompetensi. Orang-orang yang profesional perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola badan usaha milik daerah (BUMD). Karena itu, tegas Bupati Subandi, dalam proses shelter oleh panitia seleksi, tidak boleh ada titip-titipan.

”Percuma titip-titip. Apalagi, yang dititipkan ternyata orangnya tidak mampu,” tandas Bupati Subandi yang juga berlatar belakang pengusaha ini.

Menurut dia, performa dan kinerja masing-masing BUMD harus meningkat. Jadi, pengelolanya pun harus profesional, bagus, dan baik. Jika kinerja BUMD meningkat, maka efek dominonya akan dirasakan oleh masyarakat berupa pelayanan yang baik dan pendapatan daerah yang mendukung pembangunan.

”Masyarakat butuh orang yang mampu mengelola, yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan,” tambah bupati yang hobi main sepak bola ini.

Bupati Subandi menyatakan dirinya tidak akan berdiam diri atas kinerja masing-masing perumda milik Pemkab Sidoarjo. Tak cuma menerima laporan dari direksi maupun dewan pengawas dan komisaris.

Sebagai kepala daerah, owner perusahaan daerah, Bupati Subandi memastikan bakal turun langsung untuk membuktikan kinerja direksinya bagus atau tidak. Kepala daerah harus tahu sendiri. Tidak cuma informasi dari sekretaris daerah, direktur, atau dewan pengawas.

”Nanti kita dibujuki kalau tidak turun langsung,” ungkap Bupati Subandi lantas tersenyum.

Setelah turun langsung itu, akan dilakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan menaikkan pendapatan. Kalau kepala daerah tidak turun sendiri, bisa-bisa hanya menerima laporan baik-baik saja dari orang lain. Kepala daerah perlu turun untuk mengevaluasi kinerja setiap perumda.

Dengan begitu, setiap rapat umum pemegang saham, bisa diketahui apa yang harus ditingkatkan. Berapa kenaikan pendapatan yang perlu digenjot. Sehingga, ada dampaknya bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

”Contonya di PDAM (Perumda Delta Tirta). Saya akan koreksi mengapa masih terus terjadi kebocoran airnya,” ujar Bupati Subandi yang memang rajin melakukan sidak-sidak itu. (*)