Bupati Sidoarjo Subandi dan BKN Komit Lakukan Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta ASN

KETIK, SIDOARJO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi penerapan manajemen talenta dalam penataan aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi/Rakor Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di Pendapa Agung Kabupaten Malang Kamis (24 Juli 2025).

Seluruh kepala daerah di Jawa Timur hadir mengikuti rakor tersebut. Termasuk, Bupati Sidoarjo Subandi. Kehadiran 38 kepala daerah di Jatim itu disertai Sekretaris Daerah dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) masing-masing.

Rakor dipimpin langsung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama akselerasi penerapan manajemen talenta oleh seluruh kepala daerah.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, manajemen talenta akan menggantikan metode sebelumnya. Seperti open bidding dan job fit. Sistem baru tersebut dinilai lebih cepat dan efektif serta mampu menempatkan ASN secara tepat sesuai kompetensinya masing-masing.

”Proses seleksi dan penempatan akan dilakukan melalui satu pintu. Untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta efektivitas. Hasilnya pasti akan lebih bagus,” ujarnya.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, secara nasional sudah ada sekitar 200 instansi yang telah membangun sistem manajemen talenta. Namun, baru 30  instansi yang sudah menerapkannya penuh. Dia berharap penerapan sistem tersebut akan meningkat signifikan dengan dukungan Jawa Timur.

”Saya apresiasi Ibu Gubernur. Karena dengan 38 daerah menandatangani komitmen ini, angka nasional akan langsung meningkat,” ujar Zudan Arif.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan komitmennya untuk melaksanakan sistem manajemen talenta tersebut. Menurut dia, penerapan sistem manajemen talenta ASN merupakan upaya mempercepat reformasi birokrasi. Selain itu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

”Ini menjadi langkah strategis yang harus didukung bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya. (*)