.png){kind=logo}
KETIK, SAMPANG – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Banyuates Bangkit (PNBB) kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan kompensasi atau ganti rugi rumpon yang hingga kini belum dituntaskan oleh pihak Petronas.
Aksi tersebut berlangsung di wilayah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa, 18 Agustus 2026.
Sebelumnya, massa berencana mengerahkan armada kapal menuju lokasi pengeboran Sumur Hidayah di perairan Desa Batioh, Kecamatan Banyuates. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dengan pertimbangan menjaga kondusivitas wilayah.
Koordinator Lapangan Aksi, Faris Reza Malik, mengatakan para nelayan sebenarnya telah mempersiapkan sekitar 100 kapal untuk bergerak menuju lokasi pengeboran.
“Ada sekitar 100 kapal yang direncanakan berangkat hari ini. Namun, karena kita menghargai kondusivitas wilayah, akhirnya kita berorasi di sini dan menyampaikan tuntutan,” ujar Faris.
Menurut Faris, pembatalan pengerahan armada laut tersebut bukan berarti tuntutan nelayan dihentikan. Para nelayan tetap meminta Petronas memberikan kepastian mengenai penyelesaian kompensasi rumpon yang terdampak aktivitas pengeboran.
Massa bahkan memberikan batas waktu kepada pihak Petronas untuk memberikan kejelasan.
Faris mengatakan apabila hingga 21 Agustus 2026 belum ada kepastian mengenai kompensasi, nelayan berpotensi kembali menggelar aksi dengan skala lebih besar.
“Jangan salahkan kami jika Petronas tidak segera menyelesaikan kompensasi ganti rugi rumpon. Nelayan bisa kembali turun ke laut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung,” tegasnya.
Nelayan Tuntut Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Sementara itu, Ketua DPC Projo Sampang sekaligus koordinator aksi, Herman Hidayat, mengatakan terdapat agenda pertemuan antara perwakilan nelayan dengan pihak Petronas pada 21 Agustus 2026.
Menurut Herman, pihak Petronas yang diwakili Vice President SCM & Business Support Petronas Indonesia, Windhy Biotrie Juwita, dijadwalkan menemui perwakilan nelayan dalam pertemuan tersebut.
Herman berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komunikasi atau penyampaian janji, tetapi menghasilkan solusi konkret bagi para nelayan.
“Petronas sudah berjanji akan menemui kami pada 21 Agustus. Kami berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan kepastian, bukan sekadar janji,” katanya.
Ia menegaskan pihaknya bersama nelayan akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak masyarakat pesisir mendapatkan kejelasan.
“Kami berdiri bersama nelayan untuk menuntut hak-hak masyarakat agar tidak memicu konflik yang lebih besar,” pungkas Herman.
Para nelayan berharap pertemuan pada 21 Agustus mendatang menjadi titik terang penyelesaian persoalan kompensasi rumpon.
Mereka juga memilih menahan diri untuk tidak mengerahkan armada ke lokasi pengeboran demi menjaga situasi tetap kondusif.(*)
