KETIK, PEMALANG – Polemik pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukses Sejahtera di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kembali memanas.
Perwakilan pemuda setempat, Ananda Dimas, menegaskan bahwa tuntutan transparansi dan pengembalian dana BUMDes tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun upaya menggagalkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Penegasan tersebut disampaikan Dimas dalam konferensi pers pada Jumat, 6 November 2026, di Pendopo Balai Desa Kauman.
Kegiatan itu sekaligus menjadi bentuk hak jawab atas pemberitaan sejumlah media yang menyebut dirinya bersama enam saksi tidak menghadiri rapat komunikasi yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Comal.
Dimas menjelaskan, pihaknya mempertanyakan mekanisme undangan rapat yang dinilai terlalu mendadak. Menurutnya, undangan untuk menghadiri pertemuan pada Rabu, 4 November 2026pukul 09.00 WIB, baru diterima pada Selasa malam, 3 November 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.
"Saya sebagai warga mengonfirmasi, kemarin mendapat undangan dari Kecamatan Comal jam 10 malam dan kita disuruh datang pada pagi hari. Kita juga punya aktivitas masing-masing yang mungkin tidak bisa dijelaskan karena di sini kita juga mempunyai kegiatan," jelas Dimas.
Selain mempersoalkan waktu penyampaian undangan, Dimas juga menyayangkan belum adanya undangan resmi terkait agenda pengembalian dana BUMDes yang sebelumnya telah disepakati berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026.
Hingga Jumat, 6 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, ia mengaku belum menerima surat undangan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan tersebut.
"Jadi kita belum mendapatkan surat undangan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan besok. Maka ini dasar konferensi pers kita," ujarnya.
Dimas menegaskan, agenda yang dijadwalkan pada 7 November 2026 tersebut bukan lagi forum negosiasi, melainkan pelaksanaan pengembalian dana sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani empat orang, yakni Dedi Sukseso, Muhamad Kafidin, Muhammad Basir, dan Fuad Zen.
Kesepakatan itu, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari aksi yang berlangsung pada 30 Oktober 2026.
Surat Pernyataan yang disepakati bersama untuk pengembalian dana pengelolaan BUMDes Kauman (Foto: Slam/Ketik.com)
Dana BUMDes Rp238 Juta, Sisa Rp125,8 Juta Ditagih
Dalam persoalan tersebut, dana penyertaan modal BUMDes untuk program ketahanan pangan tercatat mencapai Rp238 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp113 juta disebut telah digunakan, sedangkan sisa dana yang menjadi komitmen pengembalian mencapai Rp125.822.000.
Dimas menyatakan pihaknya akan tetap menagih pengembalian dana sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komitmen bersama tanpa perlu memunculkan aksi lanjutan.
"Untuk kita tetap akan melakukan penagihan sesuai kesepakatan yang kita sepakati bersama. Tidak ada lagi aksi-aksi ke depan, karena konteksnya sudah jelas, transparansinya sudah jelas," tegasnya.
Bantah Ada Kepentingan Politik Pilkades
Lebih lanjut, Dimas membantah adanya upaya mengaitkan persoalan BUMDes dengan dinamika politik menjelang Pilkades Kauman.
Ia menegaskan, langkah yang dilakukan para pemuda semata-mata bertujuan meminta transparansi pengelolaan keuangan BUMDes serta memastikan dana penyertaan modal dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, tidak ada tuduhan yang diarahkan kepada salah satu calon kepala desa dalam aksi maupun tuntutan yang disampaikan pemuda.
"Kegiatan ini sama sekali tidak ada warga Desa Kauman yang menuduh atau memberikan tuduhan kepada salah seorang calon kades. Kita murni menuntut transparansi dana desa dari sekian anggaran yang diberikan," ungkapnya.
Dimas juga menanggapi anggapan yang menghubungkan persoalan tersebut dengan kepentingan Pilkades. Ia menilai anggapan itu tidak sesuai dengan substansi tuntutan yang disampaikan.
"Jadi mungkin itu perasaan baper atau sejenisnya. Tidak ada sama sekali sangkutannya dengan Pilkades. Ini murni BUMDes, tidak ada untuk menggagalkan Pilkades atau memudahkan salah satu calon kades," pungkasnya.
Dengan adanya konferensi pers tersebut, Dimas berharap masyarakat dapat memahami bahwa persoalan yang disuarakan pemuda Desa Kauman berfokus pada transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BUMDes, bukan kepentingan politik praktis.(*)
