.png){kind=logo}
KETIK, PACITAN – Skema khusus disiapkan untuk memastikan operasional Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 tetap berjalan meski tenaga pendidik definitif dari pemerintah pusat baru dijadwalkan bertugas pada September 2026.
Sebagai solusi, Pemkab Pacitan akan melibatkan guru-guru di bawah kewenangan Dinas Pendidikan untuk mengisi masa transisi hingga guru tetap ditempatkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Heri Setijono, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar operasional Sekolah Rakyat tidak mengalami penundaan.
"Karena namanya tim transisi, kami diminta menyediakan tenaga untuk membantu sampai datangnya guru definitif," ujar Heri Setijono, Kamis, 16 Juli 2026.
Diketahui, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026.
Jadwal tersebut mundur dari rencana awal dan berlaku di mayoritas Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, Heri memastikan pelaksanaan MPLS tetap dapat dilaksanakan karena sejumlah gedung utama telah siap digunakan.
"Yang fungsional sudah selesai. Secara keseluruhan progres pembangunannya di atas 90 persen," katanya.
Guru bantuan yang akan diterjunkan nantinya berasal dari satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
Namun, pola penugasannya bersifat sementara dan menyesuaikan kebutuhan pembelajaran.
"Tidak langsung penuh setiap hari. Nanti ada jadwalnya karena sifatnya membantu pada masa transisi," jelas Heri.
Selain tenaga pendidik, seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang saat ini menempati lokasi Sekolah Rakyat sementara di Balai Diklat BKPSDM Pacitan juga dijadwalkan pindah ke kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kelurahan Sidoharjo.
Sekolah Rakyat Pacitan sendiri akan menampung sedikitnya 408 peserta didik.
Sebanyak 260 di antaranya merupakan siswa baru, sedangkan 148 lainnya adalah siswa yang telah lebih dahulu mengikuti program Sekolah Rakyat.
Meski begitu, Dinas Sosial masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar.
Hingga pertengahan Juli, masih terdapat sekitar 10 kursi yang belum terisi.
"Mencari siswa SD memang tidak mudah. Masih ada sekitar 10 anak yang saat ini dalam proses," ungkapnya.
Heri menambahkan, penundaan penempatan guru definitif bukan menjadi kendala utama karena pemerintah pusat telah mengantisipasi dengan skema transisi yang melibatkan pemerintah daerah.
Ia optimistis, dengan dukungan tenaga pengajar sementara dan kesiapan infrastruktur yang telah melampaui 90 persen, Sekolah Rakyat Pacitan dapat mulai beroperasi sesuai target.
"Mayoritas MPLS Sekolah Rakyat memang mundur ke 31 Juli. Yang terpenting, anak-anak tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan sambil menunggu seluruh komponen sekolah lengkap," pungkasnya.(*)
