Rawan Bocor, Ketua DPRD Pacitan Minta Pelaporan Real-Time dari PAD Wisata

KETIK, PACITAN – DPRD Pacitan menyentil Disparbudpora setempat yang dinilai belum terbuka soal pendapatan wisata.

Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, S.Sos., MPA, menyebut dinas perlu membenahi mekanisme pelaporan pendapatan retribusi wisata agar tidak menimbulkan prasangka publik. 

"Karena banyak isu dugaan penyelewengan pada PAD yang ada di dinas pariwisata, maka ini harus betul-betul disikapi dengan baik terutama oleh kepala dinas yang baru," ungkapnya, Senin, 24 November 2025.

ASB sapaan akrabnya menilai sistem pelaporan PAD yang masih tertahan di dinas selama sekitar 24 jam sebelum masuk ke Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi celah munculnya kesalahpahaman.

Bahkan potensi kebocoran dan penyimpangan.

"Selama ini kan masih ada jeda waktu 24 jam tidak real-time langsung. Daripada nanti muncul persepsi yang kurang baik, lebih baik mekanisme real-time itu sekarang dibenahi. Jika pelaporannya bisa real-time, potensi kesalahan atau penyimpangan bisa ditekan,” gagasnya.

Menurutnya, sinkronisasi data secara langsung antara Disparbudpora dan BKD merupakan langkah penting agar pendapatan dari destinasi wisata dapat dipantau tanpa jeda.

DPRD mendorong agar keterbukaan ini menjadi standar baru, terutama karena sektor wisata menjadi salah satu sumber PAD terbesar di Pacitan.

ASB juga mengingatkan perlunya pengawasan lebih ketat di destinasi wisata yang berpendapatan tinggi, khususnya di titik tiket masuk.

Ia menilai pengawasan yang kuat akan memperkecil peluang terjadinya praktik tidak semestinya di lapangan.

Terkait dugaan penyimpangan retribusi oleh oknum di momentum wisata akhir tahun ini, DPRD meminta sikap tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.

"Transparansi dan sistem yang lebih disiplin dapat menutup ruang gerak tindakan-tindakan yang merugikan daerah," imbuhnya.

Selain itu, ASB menilai strategi pengembangan wisata juga penting untuk terus diperbaiki, namun transparansi adalah fondasi utama.

Dengan sistem yang terbuka dan pengelolaan yang akuntabel, kepercayaan publik terhadap pengelolaan PAD dapat meningkat.

“Harapannya ke depan, sistem pelaporan dan pengawasan bisa berjalan lebih baik. Jika data bisa dilihat secara real-time, hal itu akan menjawab banyak pertanyaan dan membangun kepercayaan,” pungkasnya.(*)