KETIK, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,14 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 untuk memperluas layanan air minum di desa.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru di tiga desa serta menyediakan sarana pendukung bagi 23 desa.
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan mengatakan, pembangunan SPAM baru menyasar Desa Karangrejo, Sumberejo, dan Dadapan.
Masing-masing desa mendapat alokasi sekitar Rp180 juta, sehingga total anggaran pembangunan mencapai Rp540 juta.
“Kalau yang benar-benar baru, kita membangun sistem itu di Desa Sumberrejo, Karangrejo, sama di Desa Ndadapan,” katanya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan SPAM tersebut memanfaatkan sumber air yang sudah tersedia.
Program ini bukan berupa pengeboran sumur, melainkan pembangunan sistem penyediaan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Kalau bidang kita, SPAM itu tidak ada ngebor. Kita membangun sistem dengan memanfaatkan sumber yang sudah ada,” jelasnya.
Selain pembangunan SPAM, Dinas PUPR Pacitan menyiapkan anggaran sekitar Rp600 juta untuk pengadaan bahan dan sarana pendukung air minum bagi 23 desa.
Bantuan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing desa berdasarkan proposal yang diajukan.
Sarana yang disediakan dapat berupa pipa, tandon atau toren air, pompa air, dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Pengadaan bahan itu berdasarkan proposal dari daerah-daerah yang membutuhkan. Bahannya bisa berupa pipa, toren, maupun pompa dan lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerataan layanan air minum di Pacitan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan kondisi geografis.
Wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit membuat satu sistem penyediaan air minum tidak selalu mampu menjangkau wilayah lain yang berdekatan.
“Pacitan ini wilayahnya tidak datar, bergunung-gunung dan berbukit. Jadi, ketika kita membangun satu sistem, belum tentu bisa mencakup wilayah lain karena keterbatasan anggaran dan kondisi geografis,” terangnya.
Untuk pelaksanaannya, pembangunan SPAM di tiga desa mulai berjalan pada Oktober 2026 setelah melalui tahapan mini kompetisi.
Dinas PUPR menargetkan pekerjaan tersebut selesai pada awal Desember 2026.
Sementara itu, pengadaan bahan untuk desa penerima bantuan masih diproses melalui sistem katalog elektronik atau e-Katalog menggunakan Inaproc versi 6.
Setelah bahan tersedia dan diserahkan kepada masyarakat, pemasangan dilakukan melalui gotong royong warga dengan target penyelesaian maksimal dua bulan.
“Kalau bahan sudah datang, nanti diserahkan kepada masyarakat dengan tanda terima. Setelah itu dipasang melalui kerja bakti masyarakat. Target kita maksimal dua bulan sudah rampung,” ujarnya.
Masyarakat yang membutuhkan pengembangan sistem air minum yang sudah ada dapat menyampaikan usulan melalui DPRD dengan mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) atau kepada Bupati dengan tembusan Dinas PUPR dan Bappeda.
Melalui mekanisme tersebut, Dinas PUPR dapat membantu pengadaan bahan, sedangkan pemasangan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Skema ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sarana air minum yang dibangun.
“Nanti kita bisa membantu pengadaan bahannya, sedangkan pemasangannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Harapannya, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap sarana tersebut,” pungkasnya.(*)
