Alokasi BSPS di Pacitan 2026 Berpotensi Naik, Ini Penyebabnya

KETIK, PACITAN – Kabar baik kembali datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Pacitan.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Pacitan, Heru Tunggul Widodo, optimistis alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Pacitan akan meningkat pada tahun anggaran 2026.

Optimisme ini muncul seiring dengan lonjakan signifikan anggaran BSPS dari pemerintah pusat. 

Jika pada tahun 2025 anggaran hanya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, maka tahun depan meningkat drastis hingga 773,5 persen, yakni sebesar Rp8,9 triliun untuk membiayai 400 ribu unit rumah.

“Semoga lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja,” kata Heru, Jumat, 12 September 2025.

Heru mengatakan, BSPS di Pacitan menyasar warga MBR yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Tahun ini saja, Pacitan mendapat alokasi 539 unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.

"Sejumlah itu merupakan usulan Fraksi Partai Demokrat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI," ungkapnya.

Adapun penerima bantuan tersebar di enam kecamatan dengan cakupan 27 desa, meliputi Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, dan Tulakan.

Dalam pelaksanaannya, warga penerima manfaat akan didampingi oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). 

Tahapan program dimulai dengan sosialisasi hingga verifikasi lapangan bersama perangkat desa.

Heru mengungkapkan, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di Pacitan terus diperbarui. 

Saat ini terdapat sekitar 13 ribu rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan menjadi target prioritas.

Selain itu, ia juga menyebutkan rencana kerja Kementerian PUPR tahun anggaran 2026 yang mengalokasikan Rp10,89 triliun untuk 406.457 unit rumah dan program pendukungnya.

Dari total anggaran tersebut, Rp8,9 triliun atau 81 persen diperuntukkan khusus bagi BSPS.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu memiliki rumah layak huni. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja,” pungkas Heru.(*)