Siapakah yang Layak Memimpin PBNU 5 Tahun Mendatang?

Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi. Ia adalah gerakan peradaban yang lahir dari rahim pesantren, tumbuh di tengah denyut nadi rakyat, dan berdiri kokoh di atas fondasi nilai-nilai Islam yang wasathiyah—moderat, terbuka, dan penuh kebijaksanaan.

Sejak didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama besar Nusantara, NU telah menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar di dunia dengan lebih dari seratus juta warga nahdliyin yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga pelosok diaspora di mancanegara.

Dalam spiritnya, NU adalah jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah—organisasi keagamaan sekaligus sosial kemasyarakatan yang menempatkan umat sebagai subjek, bukan objek perjuangan. NU bergerak bukan atas dasar kekuasaan, melainkan atas dasar khidmah: pengabdian tulus kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.

Tawassuth (sikap pertengahan), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan) bukan sekadar jargon, melainkan napas yang menghidupi setiap langkah organisasi ini sejak satu abad yang silam. Sebagai pesantren besar milik bangsa, NU dituntut mampu menjawab problematika keummatan yang semakin kompleks.

Dunia hari ini dihadapkan pada tantangan besar: menguatnya ekstremisme berbasis agama, krisis identitas kaum muda, kesenjangan ekonomi yang kian menganga, disrupsi digital yang mengubah lanskap kehidupan sosial, hingga persoalan lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan peradaban.

Dalam konteks inilah kepemimpinan PBNU ke depan menjadi amat krusial—ia bukan hanya soal mengelola organisasi, tetapi soal mengarahkan moral bangsa.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada Agustus 2026 bukan sekadar ritus lima tahunan pergantian pengurus. Ia adalah momen strategis untuk menentukan arah perjuangan NU setidaknya untuk satu generasi ke depan.

Para kiai, ulama, dan warga nahdliyin dari seluruh penjuru negeri akan berkumpul, bermusyawarah, dan menetapkan siapa yang paling layak memimpin kapal besar bernama PBNU mengarungi gelombang zaman yang penuh ketidakpastian ini.

Dari sekian nama yang beredar dalam bursa kandidat, tiga sosok mencuat dengan bobot dan rekam jejak masing-masing yang patut dipertimbangkan secara serius: KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, dan Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar.

Ketiganya bukan nama sembarangan—mereka adalah putra-putra terbaik tradisi pesantren yang telah teruji di berbagai medan pengabdian. Menimbang keunggulan ketiga tokoh ini adalah ikhtiar untuk membantu nahdliyin menentukan pilihan terbaik bagi masa depan NU.

Gus Yahya Cholil Staquf adalah sosok yang tidak memerlukan perkenalan panjang di lingkungan nahdliyin. Putra KH Cholil Bisri, cucu KH Bisri Mustofa—ulama Rembang yang legendaris—ini telah melewati tempaan panjang dalam dunia pesantren dan organisasi.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2021-2026, Gus Yahya telah menduduki posisi Katib Aam PBNU, menjadi jubir Presiden Abdurrahman Wahid, hingga dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Joko Widodo. Semua itu menjadi modal kepercayaan yang tidak dimiliki semua orang.

Keunggulan paling menonjol Gus Yahya adalah kapasitasnya di panggung internasional. Ia termasuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia, sebuah pengakuan global atas konsistensinya mengampanyekan Islam yang damai dan toleran.

Narasi Islam Nusantara yang ia usung bukan sekadar wacana domestik—ia telah menjelma menjadi tawaran peradaban kepada dunia yang tengah haus akan model Islam yang ramah, inklusif, dan anti-kekerasan. Gus Yahya mampu berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh forum-forum internasional tanpa kehilangan akar tradisinya sebagai seorang kiai.

Di level organisasi, Gus Yahya telah membuktikan kemampuannya membenahi tata kelola PBNU secara lebih profesional dan terstruktur. Ia berani melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak populer demi kepentingan jangka panjang organisasi, termasuk mendorong kemandirian ekonomi NU melalui berbagai terobosan kelembagaan.

Keberanian untuk berhadapan dengan arus, ketegasan dalam prinsip, dan keterbukaan terhadap pembaruan tanpa menanggalkan tradisi adalah tiga hal yang membuat Gus Yahya menjadi sosok yang sulit tergantikan begitu saja.

Beralih ke Gus Yusuf Chudlori, nama ini memancarkan aura pesantren yang kental dan otentik. Lahir di Tegalrejo, Magelang, pada 9 Juli 1973, Gus Yusuf adalah penerus Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo—salah satu pesantren tua dan berpengaruh di Jawa Tengah yang pernah menjadi tempat belajar Gus Dur.

Ia bukan produk modernitas yang kemudian mengenal pesantren, melainkan santri tulen yang tumbuh dan besar dalam tradisi keilmuan salafiyah yang kokoh, melalui tempaan Pesantren Lirboyo Kediri, Kedung Banteng Purwokerto, hingga Bulus Kebumen.

Keunggulan Gus Yusuf yang paling menonjol adalah kemampuannya menjadi magnet massa dan pemersatu. Ia dikenal sebagai sosok yang hangat, membumi, dan mampu menjangkau hati warga nahdliyin di akar rumput—mereka yang sehari-hari jauh dari hiruk-pikuk perdebatan politik tingkat tinggi, tetapi justru menjadi tulang punggung kebesaran NU.

Gejala perpecahan dan ketegangan internal yang kadang mewarnai dinamika NU membutuhkan sosok yang mampu menjadi penengah sejati, dan Gus Yusuf dinilai memiliki kapasitas untuk itu. Gus Yusuf juga dikenal sebagai aktivis budaya yang serius.

Ia secara rutin menyelenggarakan event budaya Suran Tegalrejo yang menjadi wadah ekspresi seni dan tradisi, sekaligus gerakan antikorupsi, antinarkoba, dan pemberdayaan komunitas lokal.

Ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa NU tidak bisa hanya bergerak di ruang fiqih dan ibadah ritual, tetapi juga harus hadir dalam kebudayaan, kreativitas, dan pembentukan karakter bangsa.

Di era ketika identitas keislaman kaum muda tengah terancam oleh arus budaya massa global, peran Gus Yusuf sebagai pemelihara tradisi menjadi amat relevan.

Kini mari kita menimbang Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar—sosok yang memadukan tradisi ulama dengan kedalaman akademik kelas dunia. Kelahiran Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959, Kiai Nasaruddin adalah buah dari rahim NU di Indonesia Timur yang kerap luput dari perhatian.

Ia menempuh pendidikan Islam dari tingkat bawah hingga meraih gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi yang mendapat pujian luas dari kalangan akademisi Islam internasional. Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan kini Menteri Agama RI dalam Kabinet Prabowo Subianto, reputasi Kiai Nasaruddin telah teruji di berbagai panggung.

Keunggulan Kiai Nasaruddin terletak pada perpaduan tiga dimensi yang jarang dimiliki satu orang: kedalaman ilmu agama sebagai seorang alim, ketajaman pikiran sebagai akademisi, dan pengalaman birokrasi sebagai pejabat negara.

Sebagai Menteri Agama, ia mencatat skor kepuasan publik yang tinggi—mencapai 75%—dan diakui sebagai salah satu menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Indonesia Maju. Program moderasi beragama yang ia gagas telah menyentuh ribuan pesantren, sekolah, dan komunitas lintas iman di seluruh Indonesia, memperluas cakrawala NU dalam dialog peradaban.

Selain itu, kehadiran Kiai Nasaruddin sebagai representasi NU dari Indonesia Timur memiliki makna strategis yang tidak boleh diabaikan. NU selama ini kerap dipersepsikan sebagai organisasi yang berpusat di Jawa, padahal warga nahdliyin dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua adalah bagian integral dari keluarga besar NU.

Terpilihnya sosok dari luar Jawa akan menjadi pesan kuat bahwa NU benar-benar milik seluruh nahdliyin Indonesia, sebuah langkah inklusif yang dapat memperkuat kohesi organisasi secara nasional.

Lalu, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan NU saat ini? Pertanyaan ini harus dijawab secara jujur sebelum kita menentukan siapa yang paling layak memimpin.

NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab tiga persoalan utama sekaligus: memperkuat identitas keislaman warga nahdliyin di tengah gempuran ideologi asing; membenahi kelembagaan NU agar lebih responsif, profesional, dan akuntabel; serta memperluas pengaruh NU dalam percakapan global tentang Islam, perdamaian, dan kemanusiaan.

Tidak mudah menemukan sosok yang mampu menggendong ketiga beban itu sekaligus. NU juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan potensi ekonomi warganya secara nyata dan terstruktur. Jutaan nahdliyin adalah petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dan pelaku usaha kecil yang kerap termarjinalkan oleh sistem ekonomi yang tidak berpihak.

NU harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang mengurus urusan akhirat, tetapi juga sebagai kekuatan riil yang mampu mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat. Di sinilah kepemimpinan PBNU dituntut untuk lebih dari sekadar manajerial—ia harus mampu berfungsi sebagai penggerak transformasi sosial.

Pesantren sebagai basis utama NU harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemimpin PBNU ke depan. Ribuan pesantren di seluruh Indonesia adalah aset peradaban yang tiada taranya—tempat di mana karakter, adab, dan keilmuan dipadukan dalam satu atap.

Namun banyak pesantren yang masih bergulat dengan keterbatasan sumber daya, akses teknologi, dan pengakuan formal dari negara. Pemimpin PBNU ke depan harus mampu menjadikan pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi sebagai pusat riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan tuntutan zaman.

Menakar kriteria pemimpin PBNU yang ideal dari ketiga kandidat di atas, setiap nama menawarkan kelebihan yang saling melengkapi. Gus Yahya unggul dalam dimensi global dan reformasi kelembagaan. Gus Yusuf unggul dalam dimensi akar rumput, pesantren, dan pemersatu internal.

Sementara Kiai Nasaruddin unggul dalam dimensi akademik-intelektual, moderasi beragama, dan keterwakilan Indonesia Timur. Yang terbaik mungkin bukan yang sempurna di semua dimensi, tetapi yang paling mampu membangun tim kepemimpinan yang menutupi kekurangannya dan memaksimalkan kelebihannya.

Siapapun yang kelak terpilih dalam Muktamar ke-35 NU, ia akan mewarisi tanggung jawab yang tidak ringan. NU bukan hanya organisasi biasa—ia adalah wajah Islam Indonesia di hadapan dunia, benteng moderasi yang selama satu abad lebih berdiri melawan ekstremisme, dan rumah bagi ratusan juta jiwa yang membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Pemimpin PBNU baru harus datang bukan dengan ambisi kekuasaan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang menerima amanah terberat dalam hidupnya—amanah untuk menjadi pelayan umat.

Tulisan ini bukan sebuah vonis tentang siapa yang harus terpilih. Ia adalah undangan untuk berefleksi bersama—bahwa dalam memilih pemimpin NU, kita sedang memilih arah perjalanan peradaban Islam Indonesia.

Gus Yahya, Gus Yusuf, dan Kiai Nasaruddin adalah tiga putra terbaik bangsa yang masing-masing layak mendapatkan penghormatan.

Semoga Muktamar ke-35 NU menjadi forum yang dipenuhi hikmah, jauh dari intrik dan kepentingan sesaat, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa NU khidmah untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan—sebagaimana yang dicita-citakan para pendirinya satu abad yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.

*) Ponirin Mika merupakan Ketua KAHMI Probolinggo

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: