Fenomena menurunnya jumlah murid di sekolah dasar negeri (SDN) di Trenggalek tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Pernyataan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Trenggalek yang menyebut bahwa kondisi ini bukan sekadar akibat persaingan antar sekolah maupun faktor demografi justru mempertegas adanya persoalan yang lebih mendasar: kegagalan sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.
Selama ini, narasi yang berkembang cenderung menyederhanakan masalah. Penurunan angka kelahiran dianggap sebagai penyebab utama, sementara menjamurnya sekolah swasta dan madrasah dilihat sebagai faktor kompetitif yang wajar. Namun jika dicermati lebih dalam, kedua faktor tersebut hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih kompleks dan struktural.
Pertama, dari sisi demografi, penurunan jumlah anak usia sekolah seharusnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Data kependudukan bukan sesuatu yang tiba-tiba berubah. Sayangnya, perencanaan pendidikan nasional maupun daerah tidak menunjukkan kesiapan menghadapi tren ini.
Jumlah sekolah tetap bertambah, sementara jumlah murid terus menyusut. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih berjalan tanpa basis perencanaan jangka panjang yang matang.
Kedua, persoalan regulasi turut memperparah keadaan. Sekolah negeri berada dalam sistem yang ketat—mulai dari aturan zonasi, pembatasan rombongan belajar, hingga mekanisme penerimaan siswa.
Di sisi lain, banyak lembaga pendidikan non-negeri memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menerima peserta didik. Ketimpangan ini menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Sekolah negeri tidak kalah karena kualitas semata, tetapi juga karena dibatasi oleh regulasi yang tidak adaptif.
Ketiga, krisis ini juga mencerminkan stagnasi inovasi di sekolah negeri. Dalam banyak kasus, SD negeri masih bertahan dengan pola pendidikan konvensional yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Sementara itu, orang tua kini semakin selektif—menginginkan pendidikan yang tidak hanya akademik, tetapi juga berbasis nilai agama, karakter, dan keterampilan. Ketika sekolah negeri gagal menawarkan diferensiasi, masyarakat secara rasional akan mencari alternatif lain.
Keempat, persoalan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sistem pendidikan dasar di Indonesia melibatkan berbagai kementerian dan institusi, yang sering kali berjalan dengan kebijakan masing-masing.
Alih-alih saling menguatkan, fragmentasi ini justru menciptakan tumpang tindih dan ketidaksinkronan kebijakan. Akibatnya, tidak ada arah besar yang benar-benar solid dalam pengelolaan pendidikan dasar.
Dalam konteks ini, wacana penggabungan sekolah (regrouping) memang muncul sebagai solusi rasional. Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko.
Selain berpotensi menimbulkan resistensi sosial, kebijakan ini juga menyentuh aspek psikologis masyarakat serta nasib tenaga pendidik. Tanpa komunikasi yang transparan dan strategi implementasi yang matang, solusi ini bisa memicu masalah baru.
Pada akhirnya, krisis murid di Trenggalek bukan sekadar soal kekurangan siswa, melainkan cerminan dari sistem pendidikan yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan demografi, dinamika sosial, dan tuntutan zaman. Jika tidak segera dibenahi secara menyeluruh, fenomena ini berpotensi meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa murid berkurang, tetapi apakah sistem pendidikan kita siap menghadapi realitas baru di mana jumlah siswa terus menurun. Tanpa reformasi kebijakan yang berani dan terarah, sekolah negeri bisa semakin tertinggal—bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena tidak mampu menyesuaikan diri.
*) Redy Hardianto merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Trenggalek
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
