KETIK, JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menetapkan sejumlah sektor prioritas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penganggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan kebijakan anggaran tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Anggaran 2026 kita fokus di beberapa hal. Yang pertama adalah perbaikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar, termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, kemudian juga mewujudkan sumber daya manusia yang tinggi dan setara,” ujar Fawait.
Anggaran Jember untuk Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama dalam perubahan APBD Jember 2026. Pemkab Jember menempatkan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kebijakan anggaran daerah.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah daerah berupaya memastikan program pembangunan tidak berhenti pada peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan publik dan kebutuhan dasar menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan yang dibutuhkan, terutama kelompok yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran daerah diarahkan untuk mendukung berbagai program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
Selain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas perubahan APBD Jember 2026. Pemerintah daerah mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Fawait menegaskan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara setara. Pemerintah perlu membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat.
Sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi tersebut. Pemerintah daerah menggunakan program dan kegiatan sebagai sarana untuk mencapai target pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan pembahasan anggaran harus tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah kemudian menerjemahkan target tersebut ke dalam program dan kegiatan yang masuk dalam APBD.
Menurutnya, target utama pembangunan daerah tetap bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dianggarkan perlu memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan tersebut.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur juga masuk dalam fokus perubahan APBD Jember 2026. Pemkab Jember memasukkan pembangunan infrastruktur berkualitas sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Pembangunan jalan, fasilitas publik, serta infrastruktur pendukung lainnya dapat memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
Pemkab Jember juga mengarahkan kebijakan pembangunan pada penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini, tetapi juga diarahkan agar tetap mendukung perkembangan wilayah dalam jangka panjang.
Selain infrastruktur, pemerintah memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan sektor pertanian pangan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Fawait menegaskan bahwa seluruh prioritas tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan target RPJMD dan RKPD.
Program Anggaran Harus Selaras dengan RPJMD
DPRD Jember turut memastikan pembahasan perubahan APBD berjalan sesuai mekanisme. Sebelum masuk ke pembahasan perubahan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Pembahasan tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program prioritas dengan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Halim menjelaskan, pemerintah daerah menggunakan program dan kegiatan sebagai instrumen untuk mencapai target pembangunan. Karena itu, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan hubungan antara program yang dijalankan dengan sasaran pembangunan yang hendak dicapai.
Arah tersebut membuat perubahan APBD Jember 2026 tidak sekadar menjadi dokumen keuangan, tetapi juga instrumen kebijakan pembangunan daerah.
Melalui fokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan ketahanan pangan, Pemkab Jember berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, pelaksanaan berbagai prioritas tersebut berjalan dalam struktur fiskal perubahan APBD 2026 yang mencatat defisit Rp648,22 miliar. Pemkab Jember menyatakan angka tersebut merupakan bagian dari struktur penganggaran dan bukan berarti pemerintah daerah mengalami kekurangan uang atau menambah utang. (*)
