KETIK, BATAM – Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam, Kamis, 5 November 2026. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., tersebut diterima Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.
Yuke Yurike hadir bersama Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris dan sejumlah anggota dewan. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar informasi mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik dan berbagai persoalan yang menyertainya.
Muhammad Yunus Muda menyambut baik kedatangan rombongan DPRD DKI Jakarta. Ia mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja, terutama untuk membahas pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menggali informasi mengenai sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur di Batam. Mereka juga menanyakan kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pertanyaan itu, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik di Batam melibatkan dua institusi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keduanya memiliki pembagian kewenangan dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas infrastruktur.
Menurut Yunus, BP Batam menangani sejumlah infrastruktur strategis, mulai dari jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara hingga fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih.
Sementara itu, Pemko Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman, termasuk wilayah hinterland atau pulau-pulau penyangga di luar kawasan perkotaan.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu penyumbang terbesar.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas Yunus.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kedua pihak saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan antarlembaga, serta tantangan dalam merealisasikan program pembangunan.
Muhammad Yunus juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Batam. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan diskusi bersama anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Melalui kunjungan kerja ini, kedua lembaga legislatif diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkuat pertukaran informasi mengenai pengelolaan pembangunan daerah. Hasil diskusi tersebut juga diharapkan menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. (*)
