KETIK, JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru dan tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam kebijakan tersebut.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, kebijakan pemerintah pusat itu menjadi kabar baik bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdikan diri untuk pelayanan publik. Menurutnya, Pemkab Jember terus berupaya memperjuangkan nasib para pegawai di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat ini. Ini menjadi kabar menggembirakan bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdi. Pemerintah Kabupaten Jember tetap berkomitmen memperjuangkan nasib mereka tanpa harus mengambil kebijakan merumahkan pegawai," ujar Fawait, Jumat, 13 November 2026.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menilai, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap tenaga pengabdi. Dia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bagi para pegawai yang selama ini telah bekerja melayani masyarakat.
"Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat sekaligus hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bagi para tenaga pengabdi," katanya.
Meski demikian, Fawait menegaskan bahwa perjuangan Pemkab Jember belum selesai. Pemerintah daerah masih akan mengupayakan pemenuhan hak para tenaga yang belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK penuh waktu.
Pemkab Jember juga berkomitmen mendampingi proses peralihan status pegawai dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga yang telah lama mengabdi.
Selain memperjuangkan pengangkatan PPPK penuh waktu, Pemkab Jember juga membuka peluang bagi para tenaga tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Jember akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terutama terkait pelaksanaan teknis dan pendampingan proses seleksi.
Fawait berharap kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu dapat meningkatkan motivasi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember juga semakin baik.
"Saya berharap seluruh tenaga pengabdi tetap menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas doktor ilmu ekonomi dari Universitas Airlangga tersebut. (*)
