KETIK, MALANG – Di tengah dorongan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Universitas Negeri Malang (UM) memilih fokus pada penguatan riset dan edukasi pangan. Kampus menilai perannya lebih relevan pada kajian ilmiah ketimbang terjun langsung mengelola layanan makan bergizi gratis.
Rektor UM, Hariyono, mengatakan, pengelolaan SPPG membutuhkan tenaga profesional dengan kemampuan teknis yang spesifik. Karena itu, pihak kampus belum berencana terlibat sebagai operator layanan pemenuhan gizi.
“Pertama, kami belum berpikir ke arah sana karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional,” ujarnya.
Menurut Hariyono, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran melalui riset dan pengawasan kualitas pangan. Kampus, kata dia, dapat berkontribusi dalam mengkaji higienitas makanan, kecukupan nutrisi remaja, hingga pemanfaatan pangan lokal sesuai karakteristik daerah.
“Kajian mengenai sajian sudah higienis atau belum, misalnya. Kemudian, gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak. Sampai pada kedaulatan pangan, di daerah tertentu disarankan menggunakan sumber pangan lokal,” jelasnya.
Ia menilai edukasi mengenai pangan lokal juga penting diperkuat. Bahan pangan seperti ubi-ubian dan ikan dinilai memiliki kandungan gizi tinggi yang mampu mendukung kebutuhan protein anak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Anak-anak membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisasi stunting dan menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas dapat tercapai,” tutupnya.
Melalui pendekatan tersebut, UM menegaskan bahwa peran perguruan tinggi dalam program pemenuhan gizi nasional tidak harus berada di dapur layanan, tetapi juga dapat diperkuat melalui riset, edukasi publik, dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. (*)
