KETIK, JAKARTA – Sekitar 70 persen pendanaan startup digital di Indonesia masih berputar di Jabodetabek. Ketimpangan ini membuat anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka akses permodalan yang lebih merata bagi perusahaan rintisan di daerah, terutama yang dirintis anak muda di Malang Raya, Jawa Timur.
Angka 70 persen itu tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029. Dokumen yang sama juga mencatat 34,1 persen startup di Indonesia menghadapi kendala modal usaha.
“Jangan sampai anak muda kita hanya didorong membuat inovasi, ikut pelatihan, dan memenangkan kompetisi, tetapi ketika ingin membangun usaha justru kesulitan mencari modal. Kita ingin ide-ide bagus dari Malang benar-benar menjadi bisnis yang berkembang, bukan berhenti sebagai bahan presentasi,” kata Hasanuddin.
Menurut dia, gagasan bukan hal yang langka di kalangan anak muda Malang. Mereka mengembangkan aplikasi, teknologi pertanian, hingga layanan digital untuk UMKM. Kesulitan baru muncul ketika produk sudah jadi dan usaha perlu dibesarkan.
“Setelah mereka berhasil membuat produk, persoalan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Jangan sampai anak muda yang punya kemampuan dan ide bagus justru kehilangan kesempatan karena kesulitan bertemu investor,” ujarnya.
Data OJK menunjukkan pembiayaan industri modal ventura nasional pada September 2026 mencapai Rp16,50 triliun, naik 1,34 persen secara tahunan. Namun, bagi Hasanuddin, kenaikan nilai pembiayaan belum menjawab apakah startup di luar pusat bisnis nasional sudah memperoleh akses pendanaan yang memadai.
“Kami ingin OJK memastikan industri modal ventura tidak hanya berkembang dari sisi nilai pembiayaan, tetapi juga semakin luas menjangkau startup daerah. Perlu dievaluasi berapa banyak usaha rintisan di luar Jakarta yang benar-benar memperoleh pendanaan,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta OJK mengevaluasi pelaksanaan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024–2028, khususnya pada penguatan ekosistem investasi di daerah. OJK juga diminta memetakan sebaran pembiayaan menurut wilayah, jumlah perusahaan penerima, dan jenis usaha yang didanai. Hasil pemetaan itu diharapkan menjadi pijakan kebijakan agar peluang pendanaan tidak hanya berputar di kota-kota besar.
Hasanuddin mengingatkan, OJK sudah memiliki Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang antara lain mendukung pendanaan startup dan UMKM. Ia menilai industri modal ventura perlu memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, inkubator bisnis, dan komunitas startup daerah. Alasannya, tidak semua perusahaan rintisan dapat mengandalkan kredit perbankan, terutama yang masih mengembangkan produk atau belum memiliki pendapatan tetap.
Malang sendiri dinilai punya potensi besar menjadi pusat pengembangan bisnis digital. Selain memiliki banyak perguruan tinggi, kota ini punya komunitas startup yang aktif. Berdasarkan keterangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang pada Agustus 2026, sekitar 150 startup tergabung dalam komunitas STASION (Startup Singo Edan) yang menjadi mitra pemerintah daerah.
Dukungan bagi ekosistem startup di Malang sebenarnya sudah ada. Pada Agustus 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub, dan Malang menjadi satu dari 10 kota dalam jaringan tersebut. Program ini dirancang untuk menghubungkan startup dengan pendamping bisnis, investor, pelaku industri, dan pasar. Hasanuddin berharap program semacam ini juga mendapat dukungan industri keuangan.
Menurut dia, makin banyak startup yang tumbuh akan membuka lebih banyak peluang kerja. “Anak muda Malang harus punya kesempatan membangun usaha di daerahnya sendiri, bukan merasa harus pindah ke Jakarta hanya untuk mencari investor,” pungkas Hasanuddin. (*)
