Ketua DEN Luhut: GovTech Sudah Terkoneksi 80 Persen, Data 8 Kementerian Kini Terintegrasi Berbasis AI

KETIK, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sistem Government Technology (GovTech) yang dikembangkan pemerintah telah mencapai tingkat keterhubungan sebesar 80 persen.

Bahkan, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil terintegrasi dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut Luhut, integrasi data yang mulai berjalan sejak 1 Juni 2026 menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan. Selama ini, data antarinstansi pemerintah berjalan sendiri-sendiri sehingga menyulitkan sinkronisasi kebijakan dan pelayanan publik.

"Government Technology ini sudah 80 persen terkoneksi dan pertama kali juga delapan kementerian lembaga sepanjang republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar karena datanya menjadi satu berbasis AI," ujar Luhut.

Ia menjelaskan, seluruh data yang telah terkumpul saat ini sedang melalui proses pembersihan dan validasi menggunakan teknologi AI agar menghasilkan basis data yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.

Menurutnya, pemanfaatan AI akan mempercepat proses pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data.

Salah satu contoh yang telah diuji coba adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk memverifikasi data masyarakat. Dengan sistem tersebut, proses klarifikasi atau sanggahan data yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.

"Kemarin kami beri contoh di DPR bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit," katanya.

Luhut menegaskan GovTech akan menjadi salah satu instrumen strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Integrasi data dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

"Pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujarnya.

Selain memperkuat pelayanan publik, GovTech juga diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan National Single Window yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

Integrasi itu diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi data ekonomi, sekaligus memperluas basis perpajakan nasional.

Luhut menilai salah satu manfaat terbesar GovTech adalah kemampuannya menjangkau sekitar 64 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat memastikan pelaku UMKM masuk dalam sistem ekonomi formal, termasuk dalam skema perpajakan yang sesuai ketentuan.

"Ini penting karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang nilainya 64 juta itu bisa kita jangkau sehingga mereka ikut menjadi bagian dari sistem," katanya.

Ia memperkirakan optimalisasi GovTech dapat meningkatkan rasio pajak nasional dari sekitar 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Peningkatan penerimaan negara tersebut diyakini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan peluang penurunan beban pajak di masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya telah mulai mendorong lahirnya UMKM baru di sejumlah daerah.

Meski demikian, ia menilai tata kelola program tersebut masih perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal.

"Program MBG ini sangat baik, hanya pengelolaannya memang perlu ditata lebih rapi. Presiden sudah memberikan arahan dan kami dari Dewan Ekonomi Nasional akan membantu memperbaiki pelaksanaannya agar lebih baik ke depan," tandasnya.(*)