.png){kind=logo}
KETIK, BANGKALAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah berhasil mengambil alih kembali lebih dari 5 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Di hadapan para kiai dan ulama NU, Presiden menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menata kembali pengelolaan sumber daya alam sekaligus menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
"Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan," kata Prabowo.
Selain menertibkan perkebunan sawit ilegal, pemerintah juga telah menutup ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin yang dinilai merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan.
"Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin," tegasnya.
Menurut Prabowo, langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara benar dan hasilnya kembali kepada masyarakat.
Ia menilai selama bertahun-tahun masih terjadi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal.
Karena itu, pemerintah saat ini fokus memperkuat pengawasan dan tata kelola agar kekayaan bangsa tidak lagi dinikmati oleh segelintir pihak.
"Begitu banyak uang kita menguap, hilang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik dan menghentikan kebocoran-kebocoran ini," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung besarnya potensi pembangunan yang dapat dilakukan apabila kebocoran anggaran berhasil ditekan.
Ia mencontohkan pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang baru saja diresmikannya dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
Menurutnya, dana yang selama ini hilang akibat penyimpangan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
"Bayangkan kalau puluhan triliun itu bisa diselamatkan. Berapa ribu kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa banyak jembatan dan sekolah yang bisa diperbaiki untuk rakyat," katanya.
Prabowo menegaskan bahwa agenda penertiban perkebunan ilegal, tambang tanpa izin, dan kebocoran anggaran merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sehingga membutuhkan tata kelola yang kuat agar seluruh sumber daya yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
"Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat kaya. Karena itu pemerintah harus bersih dan tidak boleh ada korupsi," tegasnya.(*)
