KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong pemerintah dan DPR segera membahas Undang-Undang (UU) khusus penyadapan.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas kewenangan, tujuan, prosedur, hingga mekanisme pengawasan terhadap praktik penyadapan.
"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin, dilansir dari laman Parlementaria, Jumat, 13 November 2026.
Dia menjelaskan, pembentukan UU khusus penyadapan memiliki landasan hukum, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus diatur melalui undang-undang khusus.
"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas.
Menurutnya, urgensi pembentukan regulasi tersebut semakin menguat menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegasnya.
"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (*)
