KETIK, MALANG – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.
Dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut diproses secara pidana tanpa terkecuali.
"Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik, harus diproses pidana secara tegas," kata Habiburokhman, Kamis, 12 November 2026.
Dia menambahkan, Komisi III DPR RI tidak akan mundur dalam mengawal pengungkapan kasus tersebut.
Bahkan ia mengingatkan, agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap tokoh bangsa.
"Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum manapun," pungkasnya. (*)
