Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Santoso Hadirkan Perempuan sebagai Saksi Meringankan

18 November 2026 05:00 18 Nov 2026 05:00

Thumbnail Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Santoso Hadirkan Perempuan sebagai Saksi Meringankan

Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang kode etik selama sekitar 9 jam di Divpropam Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. (Foto: Polri TV)

KETIK, JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya seorang perempuan berinisial DR yang memberikan keterangan sebagai saksi meringankan bagi jenderal bintang dua tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kehadiran DR dalam persidangan berlangsung atas izin ketua komisi dan permintaan dari Eko selaku terduga pelanggar.

"Di dalam pelaksanaan sidang, dihadirkan sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yakni saksi yang meringankan, saudari DR," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa petang, 17 November 2026.

Tidak ada informasi lebih detail dari Polri mengenai identitas atau latar belakang perempuan berinisial DR dan kaitannya dengan Irjen Eko Hadi Santoso tersebut.

Sidang etik tersebut berlangsung selama sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di ruang sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri lantai tiga.

Komisi pemeriksa dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua. Sementara itu, Irjen Pol Agus Dwi Hermawan dan Irjen Pol Untung Widyatmoko bertindak sebagai wakil ketua.

Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Pol Ari Ardiyan Risadi dan Irjen Pol Toni Aryadi Effendi. Proses persidangan tersebut juga dihadiri Khoirul Anam dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Trunoyudo tidak merinci materi keterangan yang disampaikan sembilan saksi, termasuk DR, dalam persidangan tersebut.

 

Susul Irjen Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso juga Dipecat

Persidangan terhadap Eko merupakan bagian dari rangkaian penegakan kode etik terhadap personel Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri pada Selasa, 10 November 2026. Mantan Kadivkum Polri tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik.

Putusan pemecatan Ahrie disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.

Ahrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada 3 November 2026. Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam perkembangan penyidikan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka baru.

Dugaan Penyadapan Berlangsung pada 2025-2026

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Asep, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.

Dalam sidang etik yang berlangsung pada 17 November 2026, KKEP menyatakan Eko melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Atas perbuatannya, Eko dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Eko menyatakan banding atas putusan tersebut. (*)

Tombol Google News

Tags:

Sidang Kode Etik Eko Hadi Santoso Saksi Meringankan Ahrie Sonta Penyadapan Ilegal Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo Listyo Sigit Prabowo