Masa Pilkada Rawan Pemborongan Beras, Pemkot Malang Tingkatkan Operasi Gabungan

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang akan segera mengintervensi ketersediaan dan harga beras yang beredar di pasaran. Hal ini merespons indikasi pemborongan beras selama masa Pilkada 2024.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan akan melakukan survei di pasar hingga Bulog untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan sembako. Terlebih kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat dengan dampak kenaikan harga.

"Mendekati Pilkada, ada isu seperti itu. Dalam waktu dekat sudah kita agendakan untuk survei pasar. Kita ke Bulog untuk meningkatkan persediaan supaya tidak terjadi kelangkaan sembako yang menyebabkan kenaikan harga," ujar Iwan, Kamis 21 November 2024.

Operasi gabungan bersama dengan Satgas Pangan Polresta Malang Kota juga akan ditingkatkan. Begitu pula dengan pemantauan distributor non Bulog yang harus segera ditinjau langsung.

Jauh hari, Iwan telah mengimbau agar dilakukan antisipasi selama masa Pilkada 2024.

"Waktu rapat pimpinan menyikapi inflasi, pernah saya sampaikan perlu ada antisipasi pemerintah dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan Pilkada. Khususnya bicara inflasi dan ketersediaan bahan pokok. Sudah lama kita menyikapi terkait hal itu," terangnya.

Iwan juga mengingatkan terkait sanksi bagi pelaku pemborongan yang aktivitasnya mengarah pada perbuatan penimbunan sembako.

"Penimbunan sembako di luar ketentuan juga ada sanksi. Sudah ada aturan jika pemborongan yang dimaksud adalah penimbunan, tentu sanksi akan kita berikan," tegasnya.