KETIK, JAKARTA – Riwayat pendidikan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan warganet di media sosial Threads.
Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Adik Sasongko, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang tercatat menempuh pendidikan tingkat SMA melalui jalur Paket C.
Adik Sasongko merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Tengah V. Saat ini, ia bertugas di Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan dokumen curriculum vitae (CV) yang beredar di media sosial, Adik lahir di Surakarta pada 19 Januari 1990. Ia tercatat menempuh pendidikan dasar di SDN Bonorojo pada 1998–2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kristen 1 Surakarta hingga 2007.
Sementara itu, pendidikan tingkat menengah atas ditempuh melalui SMA Sinar Mentari Paket C dengan tahun kelulusan 2023.
Selain Adik Sasongko, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, juga menjadi perhatian warganet. Ia diketahui memiliki riwayat pendidikan melalui program Paket C dan kini bertugas di Komisi XII DPR RI.
Perbincangan mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan transparansi. Bahkan, muncul petisi daring yang mendesak verifikasi ijazah anggota DPR RI dan telah memperoleh puluhan ribu dukungan masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut data pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya telah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak proses pencalonan.
"Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai aspirasi masyarakat mengenai keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik merupakan hal yang wajar dan patut dihormati.
Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan keabsahan ijazah hanya berdasarkan informasi yang beredar.
"Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati," ujar Lalu.
Ia menegaskan, kewenangan verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR berada di tangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Namun, terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.
Polemik tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai transparansi riwayat pendidikan, standar pendidikan, serta kualitas wakil rakyat yang duduk di parlemen.(*)
