KETIK, BATU – Kondisi Pasar Pagi yang saat ini menempati area parkir belakang Pasar Induk Among Tani Kota Batu dinilai masih kurang tertata. Menyikapi hal tersebut, para pedagang menyatakan siap direlokasi ke dalam kawasan pasar induk, asalkan mendapat kepastian tempat usaha dan sistem pengelolaan yang transparan.
Ketua Kelompok Lima sekaligus Wakil Ketua Paguyuban Pasar Pagi, Agus Sumaji, mengatakan bahwa pada dasarnya para pedagang tidak menolak rencana pemindahan ke dalam area Pasar Among Tani. Namun, ia menegaskan bahwa relokasi harus dibarengi dengan kepastian lokasi berdagang dan tata kelola yang adil bagi seluruh pihak.
“Kalau dipindahkan ke dalam Pasar Among Tani kami siap. Bayar retribusi Rp10 ribu pun siap, asalkan jelas dan bisa menambah PAD,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, hingga kini para pedagang masih bertahan berjualan di area parkir belakang pasar karena belum mendapatkan kepastian tempat tetap sejak Pasar Among Tani selesai direvitalisasi dan diresmikan Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada 2023 lalu.
Selain persoalan penataan lokasi, para pedagang juga menyoroti besarnya pungutan harian yang selama ini dibebankan kepada mereka. Untuk retribusi dinas, setiap pedagang dikenai biaya Rp4 ribu per hari.
Jika dihitung dari sekitar 850 pedagang aktif, total retribusi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 miliar dalam setahun.
Agus menjelaskan, besaran retribusi itu dihitung berdasarkan tarif Rp2 ribu per meter persegi, sementara rata-rata ukuran lapak pedagang mencapai dua meter persegi.
Tak hanya itu, pedagang juga masih dibebani pungutan lain yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), meliputi biaya pengangkutan lincak, pemindahan lapak, hingga pengelolaan sampah dengan total sekitar Rp8 ribu per hari untuk tiap pedagang.
“Kalau dikalkulasi setahun nilainya juga miliaran rupiah. Karena itu kami berharap pengelolaan pasar benar-benar jelas dan terintegrasi,” katanya.
Menurut Agus, besarnya perputaran uang di Pasar Pagi Kota Batu seharusnya diimbangi dengan sistem pengelolaan yang tertib dan transparan.
“Potensi ekonomi pasar ini sangat besar karena uang yang berputar mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Harapan kami sederhana, seluruh pengelolaan, retribusi, dan pelayanan bisa berada dalam satu atap supaya lebih tertib, jelas, dan tidak membingungkan pedagang,” tegasnya.(*)
