.png){kind=logo}
KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalankan program Sapa Bansos 2026. Program ini dirancang sebagai langkah Pemprov Jatim dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, membangun kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Khofifah mengalirkan dana kesejahteraan sebesar Rp2.272.600.000 untuk warga Kota Probolinggo melalui kombinasi paket jaring pengaman sosial, apresiasi pilar sosial, serta suntikan modal usaha lewat zakat produktif, yang seluruhnya diserahkan di Kantor Wali Kota Probolinggo pada Senin,8 Juni 2026.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi wujud komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menerapkan sistem perlindungan sosial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan berfungsi menggerakkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur menjalankan dua strategi sekaligus dalam sistem perlindungan sosial, yaitu skema charity untuk memproteksi kelompok rentan serta skema empowering untuk memicu perkembangan ekonomi masyarakat yang memiliki potensi usaha.
"Fokus utama kita adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial. Sehingga, perlindungan sosial yang diberikan harus adaptif dan mampu memberdayakan masyarakat," ujarnya.
Melalui seluruh program bantuan ini, Khofifah menegaskan perwujudan pembangunan inklusif di Jawa Timur guna memastikan seluruh lapisan masyarakat bergerak maju bersama tanpa ada satu pun yang tertinggal (no one left behind).
"Melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan, kita ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri," imbuhnya.
Khofifah merinci alokasi anggaran bantuan sosial dan tali asih pilar sosial Jawa Timur tahun 2026 yang menyentuh angka Rp171,239 miliar untuk didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota, dengan porsi sebesar Rp2,273 miliar disalurkan khusus ke Kota Probolinggo.
Rincian penyaluran dana tersebut meliputi Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) sebesar Rp1,202 miliar untuk 601 keluarga penerima manfaat, serta bantuan kategori kemiskinan ekstrem sebesar Rp426 juta yang didistribusikan kepada 284 penerima.
Intervensi anggaran berlanjut melalui alokasi Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp216 juta untuk 60 orang, diikuti penyaluran dana KIP KPM JAWARA dengan total Rp300 juta bagi 100 penerima melalui indeks Rp3 juta per orang per tahun.
Penyaluran dana berlanjut melalui bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) serta tunjangan kehormatan senilai Rp78,6 juta yang dialokasikan bagi 27 pilar sosial, meliputi unsur Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Sektor penguatan ekonomi digerakkan melalui sinergi Pemprov Jawa Timur dan BUMD lewat penyaluran zakat produktif senilai Rp50 juta. Dana tersebut didistribusikan kepada 100 orang, di mana tiap penerima mendapatkan modal usaha sebesar Rp500 ribu.
Khofifah menegaskan bahwa skema pemberdayaan lewat zakat produktif serta bantuan kemiskinan ekstrem difungsikan sebagai pengungkit ekonomi keluarga sekaligus pemutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi atau rente.
"Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat disaat memang ada yang dipakai untuk modal, yang bersifat empowering, tapi ada juga yang charity," harap Khofifah.
Ia menegaskan kembali fungsi bansos ini sebagai instrumen bersama dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi dan memicu kemandirian keluarga penerima manfaat. Targetnya, intervensi tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan bertransformasi menjadi program yang berkelanjutan serta adaptif.
"Kalau disabel lansia kurang mampu di atas 70 tahun itu sifatnya charity. Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrem, Zakat produktif itu sifatnya lebih pemberdayaan ekonomi. Harapan kita kalau yang Zakat produktif itu bisa apa memutus mata rantai rente di masyarakat," ungkapnya.
Khofifah mengapresiasi kinerja seluruh elemen pilar sosial yang bergerak sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan, mulai dari pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, hingga pendamping disabilitas.
Ia menyebutkan bahwa efektivitas program perlindungan sosial bergantung penuh pada peran para pilar sosial yang mengawal langsung di lapangan guna memastikan akurasi penyaluran bantuan kepada penerima yang berhak.
"Semoga pengabdian panjenengan semua menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya yakin pilar-pilar sosial akan terus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang semakin responsif dan tepat sasaran bagi masyarakat," tegasnya.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin merespons dengan apresiasi atas perhatian serta komitmen Gubernur Khofifah dalam menyokong agenda pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Probolinggo.
Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Probolinggo mencatatkan hasil melalui penurunan angka kemiskinan di wilayahnya sebesar 0,69 persen pada tahun 2025.
"Jika dilihat angkanya tampak kecil. Tapi dibandingkan lima tahun terakhir, kita hanya turun 0,2. Jadi ini suatu kebahagian tersendiri bagi kita semua," katanya.
"Terinspirasi Ibu Gubernur, semoga di dua tahun ini kami bisa terus menurunkan angka kemiskinan sampai dua digit. Dari 0,1 menjadi 4,1," tambahnya optimis.
Agenda Sapa Bansos Kota Probolinggo tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo Evariani, serta ratusan warga setempat yang tercatat sebagai penerima manfaat.(*)
