KETIK, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menerima beberapa aspirasi dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dikemas dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin menyebut jika apa yang disampaikan atau tuntutan dari GMNI sangat bagus, sehingga perlu adanya sikap atau tindaklanjut dan harus ditanggapai secara serius.
Salah satunya soal Anak Tidak Sekolah (ATS) di Trenggalek yang menyentuh angka sekitar 1.167 anak dalam kurun waktu 5 bulan terkahir.
"Kita cukup mengapresiasin apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Sekaligus menjadi pekerjaan rumah Pemkab. Bukan perkara mudah, namun harus sesegera mungkin ditekan angka penurunan tersebut," ucapnya saat memimpin rapat RDP di Aula DPRD setempat, 19 Mei 2026.
Sukarodin mengatakan, pihaknya akan terus menyemangati agar bisa terjadi penurunan ATS. Di mana angka terbanyak terjadi di tingkat SMA (drop out), tapi itu bukan kewenangan Pemkab.
"Kalau yang tingkat SD dan SMP jumlahnya tidak banyak, tapi juga perlu ditekan angka penurunanya," kata politisi senior PKB Trenggalek.
Selain itu, ada juga aspirasi yang disampaikan, yakni terkait akses jalan atau infrastruktur menuju tempat pendidikan. Pendeknya, harus ada kehadiran pemerintah di tengah persoalan tersebut.
Namun ini menyangkut kondisi kemampuan keuangan daerah, dan ini tidak terjadi hanya di Trenggalek, melainkan hampir semua daerah mengalami hal yang sama.
"Saya kira di Trenggalek tidaklah begitu parah dan masih dalam kondisi wajar," ujarnya.
Sementar itu, lanjut dia, untuk pengelolaan PIP Dinas Pendidikan sudah dalam pada posisi benar, karena langsung masuk ke rekening anak yang bersangkutan.
"Untuk anggaran pendidikan yang disyaratakan secara nasional 30 persen kita sudah melampauinya. Artinya, ini sesuatu yang cukup bagus," pungkas orang nomor satu PKB Trenggalek (*)
