Jombang Empowering Sebut Kasus Anak SD Diduga Dicekoki Miras Harus Jadi Evaluasi Serius Perlindungan Anak

KETIK, JOMBANG – Peristiwa dugaan seorang siswa sekolah dasar yang dicekoki minuman keras hingga mengalami kondisi linglung di Kabupaten Jombang menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat.

Kejadian ini tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan biasa, sebab menyangkut keselamatan, kesehatan, serta hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan.

Daffa Raihananta, perwakilan Jombang Empowering, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

Menurutnya, anak-anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, dugaan tindakan yang melibatkan pemberian minuman keras kepada anak harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius.

"Ini bukan sekadar persoalan miras atau kenakalan sekelompok orang. Ketika seorang anak menjadi korban, maka yang sedang kita bicarakan adalah persoalan perlindungan anak. Kita tidak boleh menormalisasi tindakan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda," ujar Daffa, Kamis 12 November 2026.

Ia juga mendorong pihak kepolisian, khususnya Polres Jombang, untuk mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kronologi, motif, pihak-pihak yang terlibat, serta asal-usul minuman keras yang dikonsumsi korban.

Selain proses hukum, Daffa menekankan pentingnya memastikan korban memperoleh pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, dan perlindungan identitas. Penanganan terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta menghindari stigma maupun tekanan sosial.

Lebih lanjut, Daffa menilai peristiwa ini perlu menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengevaluasi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Terlebih, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang minuman beralkohol yang sebelumnya sempat bergulir perlu kembali mendapatkan perhatian.

"Pembahasan Raperda miras jangan hanya menjadi wacana atau berhenti di meja pembahasan. Kita perlu melihat kembali urgensi regulasi tersebut, bagaimana pengawasan distribusi, penjualan, hingga pencegahan akses minuman beralkohol oleh anak di bawah umur. Tentu semuanya harus disusun secara proporsional, berdasarkan kajian, dan sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

Daffa juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang:

1. Penguatan pengawasan peredaran miras.

Pemerintah daerah bersama Satpol PP dan instansi terkait perlu melakukan pemetaan serta pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi jalur peredaran minuman beralkohol ilegal.

2. Penguatan koordinasi lintas sektor.

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3AKB, kepolisian, dan pemerintah desa perlu membangun mekanisme pencegahan serta penanganan kasus yang melibatkan anak.

3. Pendampingan dan pemulihan korban.

Memastikan korban memperoleh layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Evaluasi dan percepatan kajian Raperda Miras.

DPRD bersama pemerintah daerah perlu kembali mengkaji urgensi regulasi pengendalian minuman beralkohol agar memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

5. Edukasi dan pengawasan lingkungan.

Mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah desa dalam membangun lingkungan yang aman serta ramah anak.

"Jangan sampai kita baru sibuk membicarakan perlindungan anak setelah ada korban. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan yang nyata. Anak-anak Jombang berhak tumbuh di lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan maupun penyalahgunaan minuman beralkohol," tutup Daffa.

Jombang Empowering berharap peristiwa ini dapat ditangani secara serius, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. (*)