KETIK, MALANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendorong Pemerintah Kota Malang memenuhi fasilitas yang layak bagi pedagang di pasar rakyat. Hal itu dinilai perlu dilakukan agar sebanding dengan kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
Menurut Bayu, Pemkot Malang tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan PAD. Pemenuhan hak pedagang melalui penyediaan fasilitas yang layak juga harus menjadi perhatian.
"Kami meminta agar kebijakan retribusi pasar tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga memberikan imbalan pelayanan dan fasilitas yang layak kepada pedagang," ujarnya, Rabu (30/9/2026).
Terlebih, pada 2027 Pemkot Malang menetapkan target retribusi pasar sebesar Rp17,3 miliar. Bayu mendorong sedikitnya 30 persen atau sekitar Rp5,19 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan peningkatan fasilitas 26 pasar rakyat.
"Peningkatan penerimaan retribusi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh pedagang," lanjutnya.
Menurutnya, peningkatan retribusi harus sejalan dengan pelayanan yang diberikan Pemkot Malang kepada pedagang. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang juga telah meminta pemerintah memastikan pasar tidak sekadar dijadikan sumber PAD.
"Pelayanan terhadap 26 pasar rakyat harus ditingkatkan secara proporsional, sehingga peningkatan penerimaan retribusi benar-benar diikuti peningkatan manfaat yang dirasakan pedagang dan kualitas pasar," ungkapnya.
Bayu juga menyoroti kebakaran yang terjadi di Pasar Besar pada Senin (28/9/2026). Menurutnya, Pemkot Malang harus segera melakukan mitigasi, mulai dari pengecekan instalasi listrik, kondisi atap, hingga bagian bangunan lain yang berpotensi membahayakan pedagang maupun pengunjung.
"Dari sisi legislatif tentu akan kami dorong supaya persoalan yang sifatnya mendesak ini segera ditindaklanjuti, jangan menunggu sampai terjadi kejadian lagi," sebut politikus PKS Kota Malang itu.
Tak hanya itu, Pemkot Malang juga didorong terus mengawal rencana pembangunan Pasar Besar, baik melalui skema pembiayaan dari APBN maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Juga agar aktif meminta dukungan pemerintah pusat. Jadi menurut saya, dua-duanya harus jalan, yang urgent segera dimitigasi dan diperbaiki, sementara solusi jangka panjang pembangunan Pasar Besar juga terus diperjuangkan," kata Bayu.
