KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) tidak ingin pembahasan RAPBD 2027 berhenti sebagai rutinitas pengesahan anggaran. Ia membuka ruang bagi DPRD Kabupaten Bandung untuk mengoreksi dan mempertajam rancangan anggaran sebelum ditetapkan.
Menurut KDS, pandangan fraksi DPRD justru diperlukan agar program dan penganggaran pemerintah daerah semakin tepat sasaran.
“Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD bukan sekadar bagian dari tahapan formal pembahasan APBD, tetapi merupakan energi penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar KDS dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (14/9/2026).
Sikap tersebut disampaikan ketika Pemkab Bandung menyiapkan RAPBD 2027 dengan proyeksi pendapatan Rp5,16 triliun dan belanja Rp5,30 triliun.
Rancangan tersebut masih akan melalui pembahasan bersama DPRD. Karena itu, KDS menilai masukan legislatif menjadi bagian dari proses untuk menguji kembali apakah kebijakan yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kritik, saran, dan catatan dari DPRD kami pandang sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai penguat agar kebijakan yang kita hasilkan semakin tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi pendapatan, Kabupaten Bandung memproyeksikan PAD 2027 sebesar Rp2,03 triliun. Sementara pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp3,08 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih harus bekerja keras memperkuat kemampuan pendapatan sendiri. PAD baru menyumbang sekitar 39 persen dari total pendapatan yang dirancang dalam RAPBD 2027.
Sementara itu, belanja daerah dirancang Rp5,30 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan Rp3,99 triliun, termasuk belanja pegawai Rp2,29 triliun dan belanja barang dan jasa Rp1,44 triliun.
Untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp692,09 miliar, di antaranya Rp268,96 miliar untuk jalan, jaringan dan irigasi serta Rp181,41 miliar untuk gedung dan bangunan.
Dengan struktur tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp145 miliar. Defisit dirancang ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber antara lain dari SILPA tahun sebelumnya.
Namun KDS menegaskan, angka-angka tersebut masih berada dalam proses pembahasan. Pemerintah bersama DPRD masih memiliki ruang untuk melakukan penyempurnaan terhadap berbagai komponen RAPBD.
Ia memastikan catatan fraksi terkait pendapatan, belanja, pembiayaan maupun substansi program akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi KDS, pembahasan RAPBD bukan sekadar mencari keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang akhirnya disepakati benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.
“APBD bukan hanya sekumpulan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya ada harapan masyarakat, ada program pembangunan, dan ada tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pembahasan RAPBD 2027 dilakukan dengan komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Perbedaan pandangan hendaknya kita tempatkan sebagai kekuatan untuk mencari solusi terbaik,” kata KDS.(*)
