Universitas Brawijaya Minta Peserta Pemilu 2024 Kembalikan Citra Demokrasi

KETIK, MALANG – Kekhawatiran akan terancamnya citra dan kemurnian demokrasi kembali diserukan di Universitas Brawijaya (UB). Pasalnya dewan profesor, guru besar, civitas akademika, hingga mahasiswa berkumpul di halaman Gedung Rektorat UB untuk menyatakan keprihatinannya, Selasa (6/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh perwakilan Dewan Profesor UB yakni Prof. Ir. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D dengan memberikan delapan catatan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, hingga penyelenggara pemilu. 

Salah satu yang menjadi penekanan civitas akademika UB ialah meminta agar citra dan kemurnian demokrasi kembali pada rohnya. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas demokrasi tanpa ada campur tangan kekuasaan di dalamnya. 

"Kami mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan pendapat dan bebas dari kepentingan politik praktis," ujarnya dalam pernyataan sikap. 

Baik pemerintah, DPR, MK dan pihak manapun tidak diperbolehkan menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Hal tersebut dinilai mampu menghilangkan nilai-nilai moral dan etika dalam penegakan hukum. 

Begitu pula dengan netralitas tidak hanya harus ditegakkan di kalangan pemerintah pusat, namun hingga ke pemerintah desa. Disertai dengan sikap TNI/Polri yang harus terus netral agar Pemilu 2024 berjalan damai. 

"Kepemimpinan nasional harus menjadi teladan untuk mampu menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi. Hal tersebut agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan," lanjutnya. 

Para civitas akademika juga meminta peserta Pemilu menjalankan etika berpolitik dengan mengedepankan visi misi serta program mereka. Pemilu haruslah dijalankan dengan adil tanpa melakukan praktik money politics. 

"Kami ingin tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia menjaga ketenteraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," sebutnya. 

Meskipun Mahfud MD telah menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UB namun pernyataan sikap tersebut tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. UB juga yelah merumuskan pernyataan sikap tersebut sejak mengikuti Majelis Dewan Guru Besar PTNBH di Universitas Hasanuddin pada 15 Desember 2023 lalu. 

"Prof Mahfud MD merupakan salah satu anggota MWA UB, orang yang kita hormati. Alhamdulillah UB tidak ada yang mengintervensi. Prosesnya kita institusional, formal, dan melibatkan seluruh stakeholder," jelasnya. 

Menurutnya aksi tersebut murni berangkat dari keresahan masyarakat. Apabila persoalan demokrasi terus menerus dibiarkan, akan menjadi boomerang bagi rakyat Indonesia.

"Guru Besar, civitas akademika, profesor, civitas akademika UB mengimbau untuk semua bersikap netral. Pertemuan kita dalam menyampaikan kritik ini bebas dan tidak ada yang menekan. Ada persoalan kalau didiamkan bisa menjadi boomerang. Semua kampus tidak ada yang terlambat untuk menyampaikan kritik, bahkan setelah Pemilu tetap boleh menyampaikan," tutupnya.(*)