KETIK, MALANG – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tergabung dalam Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang turut melayangkan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin.
Kendati demikian, politisi PSI sekaligus anggota fraksi tersebut, Donny Victorius, menepis isu bahwa pihaknya bermanuver untuk meninggalkan pemerintahan Wahyu-Ali.
Sikap kritis ini menjadi sorotan publik mengingat PSI merupakan salah satu kendaraan politik utama yang mengusung Ali Muthohirin pada Pilkada 2024 lalu bersama Wahyu Hidayat yang diusung Partai Gerindra. Keputusan abstain serta rentetan kritik dari fraksi tersebut sempat disinyalir sebagai sinyal meregangnya hubungan PSI dengan eksekutif.
"Manuver itu harus dicatat sebagai manuver yang positif. Ingat ya, PSI adalah pendukung Pemerintah Kota Malang saat ini. Di mana ada Mas Ali Muthohirin yang menjadi Wakil Wali Kota Malang," ujarnya, Selasa, 28 Juli 2026.
Donny menegaskan bahwa kritik Fraksi NasDem-PSI tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan atau langkah keluar dari koalisi. Keputusan memilih sikap abstain saat Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Malang Tahun 2025 pada Senin, 27 Juli 2026, merupakan hasil kesepakatan bersama antara PSI dan NasDem.
"Jadi kami pasti akan mendukung apapun bentuknya. Walaupun nanti kemudian ada kritikan, ada koreksi-koreksi secara fakta itu wajar-wajar saja sebagai bentukan fraksi. Tapi kami tetap berada pada posisi mendukung Pemerintah Kota Malang," katanya.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikan telah berdasarkan data dan fakta lapangan. Selain itu, sikap abstain tersebut sejatinya menjadi sinyal konstruktif agar pihak eksekutif dapat membenahi komunikasi politik dengan jajaran legislatif Kota Malang.
"Memang ada alasan-alasan yang secara fraksional kita punya alasan untuk kenapa abstain. Nah, sebenarnya sih intinya lebih kepada komunikasi politik antara legislatif sama eksekutif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Donny menjelaskan jika dalam pembahasan NasDem cenderung menolak laporan pertanggungjawaban tersebut, sikap PSI sejatinya adalah menerima namun disertai sejumlah catatan.
"Kan sebenarnya dalam tata tertib, abstain itu tidak ada, yang ada hanya menolak, menerima, menerima dengan catatan," tutupnya.(*)
