Gerindra Berkoalisi dengan PKB di Pilbup Malang, Tinggal Finalisasi Paslon yang Diusung

KETIK, MALANG – Gerindra memastikan akan berkoalisi dengan PKB pada Pilbup Malang 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang, Chusni Mubarok, Rabu, (7/8/2024).

"Yang pasti, kami di DPC Gerindra Kabupaten Malang beberapa saat lalu telah diinformasikan oleh pimpinan kami di Provinsi Jawa Timur, bahwa telah terjadi kesepakatan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB," ujar Chusni kepada Ketik.co.id.

Lebih lanjut ia mengatakan, koalisi yang dimaksud adalah untuk mengusung Pasangan Calon di Pilbup Malang 2024. "Adapun dengan sampai saat ini, dalam proses finalisasi tekhnis terkait siapa-siapa yang diusung dan formatnya bagaimana," terangnya.

Masih kata Chusni, finalisasi tekhnis ini dibahas dengan intensif. Finalisasi tekhnis yang dimaksud adalah formasi pasangan calon atau Paslon yang akan diusung pada Pilbup Malang 2024.

"Bisa jadi PKB kursinya lebih banyak menjadi cabupnya dan kita (Gerindra) dapat wakilnya. Atau sebaliknya, Gerindra jadi cabupnya dan wakilnya dari PKB," ungkapnya

Menurutnya, dinamika itu yang saat ini sedang dibahas dan dilakukan finalisasi. "Kamipun menunggu arahan lebih lanjut dari DPP dan DPD Partai Gerindra," kata Chusni.

Pembasahan Paslon ini sangat penting. Dikarenakan nantinya akan mengusung Paslon yang diproyeksikan akan menjadi pemimpin Kabupaten Malang lima tahun mendatang. 

"Dengan harapan kita bisa memberikan Pasangan Calon terbaik yang nantinya dipilih oleh masyarakat. Sehingga pasangan ini bisa menjawab tantangan untuk memerintah Kabupaten Malang," tuturnya.

Sedangkan disinggung koalisi dengan partai lain ia menyatakan terbuka. "Sesuai arahan dari Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih, bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan serta kemakmuran, kuncinya persatu dan kesatuan. Sehingga harapan kita semakin banyak yang bergabung berkoalisi, maka bisa bersama-sama memenangkan Pilkada," bebernya.

Ditanya mengenai peluang Paslon Tunggal ia menyatakan sah-sah saja. "Memang hal tersebut secara undang-undang dan turunannya memungkinkan (Paslon Tunggal). Tinggal kita lihat dinamika kedepan bagaimana," tuturnya. (*)