Efisiensi Anggaran, Pemkot dan DPRD Kota Malang Belum Prioritaskan Mobil Listrik

KETIK, MALANG – Wacana penggantian mobil dinas konvensional ke model listrik belum menjadi prioritas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemerintah Kota Malang. Saat ini, dewan justru lebih mendorong efisiensi anggaran, khususnya perjalanan dinas.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Amithya menjelaskan wacana pengadaan mobil listrik harus melewati sejumlah kajian yang panjang. 

Terlebih saat ini pemerintah masih dalam momen untuk efisiensi anggaran. Berbagai hal harus menjadi pertimbangan, mulai dari perawatan mobil listrik dan lainnya.

Meski demikian, Amithya tidak menutup kemungkinan adanya penggantian mobil dinas konvensional menjadi mobil listrik. Opsi tersebut dilakukan apabila dalam perhitungan dan kajiannya, penggunaan mobil listrik dinilai lebih efisien. 

"Kita lihat dulu lah, kan sekarang sedang kondisi efisiensi ya. Kita harus berhitung lah. Kalau memang dari segi maintenance dan lain-lain ternyata memang lebih efisien, ya (bisa jadi wacana)," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 4 April 2026.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan bahwa wacana konversi mobil dinas ke mobil listrik belum menjadi prioritas. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Tak hanya itu, pengadaan mobil dinas bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Mengingat saat ini mobil dinas yang ada di DPRD Kota Malang dan lingkungan Pemkot Malang masih dapat difungsikan. 

Perempuan yang akrab disapa Mia itu juga menekankan bahwa saat ini mobil dinas milik DPRD Kota Malang khususnya mobil pimpinan masih dapat beroperasi dengan baik. Untuk itu konversi ke mobil listrik masih belum menjadi prioritas. 

"Bisa jadi wacana. Tapi kita lihat dululah. Beli mobil itu kan juga enggak satu pastinya dong, gitu loh. Mobil (pimpinan dewan) masih bisa dipakai sih," lanjut Mia. 

Sejak imbauan untuk melaksanakan efisiensi anggaran keluar, seluruh anggota DPRD Kota Malang telah mengurangi banyak perjalanan dinas. Kondisi tersebut tak hanya untuk mendukung efisiensi anggaran, namun juga upaya pemerintah untuk menghemat energi BBM. 

"Kita sih sebenarnya kalau dari frekuensi, kita sudah banyak berkurang (perjalanan dinas). Memang kita sedang melakukan efisiensi ya," ucapnya. 

Terkini, DPRD Kota Malang sedang mengkaji salah satu mekanisme perjalanan dinas yang lebih efektif. Mekanisme dengan menggunakan kendaraan dinas secara komunal antarkomisi. Menurutnya satu mobil dinas dapat digunakan untuk sekitar 12 orang anggota DPRD Kota Malang. 

"Tetapi kalau untuk perjalanan dinas, mungkin nanti mekanismenya yang akan kita tata supaya lebih efisien di BBM. Seperti misalnya menggunakan satu kendaraan bersama-sama," tutur politisi PDI Perjuangan Kota Malang itu. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Wahyu menjelaskan saat ini Pemerintah Kota Malang mengutamakan Work From Home (WFH) dan juga bersepeda ke tempat kerja setiap hari Jumat. 

"Sementara kita dengan WFH dan menggunakan sepedanya sudah satu bagian untuk bisa mengurangi terkait dengan pemakaian BBM itu sudah bisa mengurangi," ujar Wahyu. 

Wahyu juga memepersilakan para ASN yang ingin menggunakan mobil listrik. Bahkan bagi ASN yang belum terbiasa menggunakan sepeda pancal pun dapat memanfaatkan angkutan umum agar dapat turut serta melakukan penghematan BBM. 

Ia juga menekankan bahwa untuk jajaran Pemerintah Kota Malang saat ini tidak memiliki pemikiran untuk mengalihkan mobil dinas ke mobil listrik. 

"Itu (konversi ke mobil listrik) harus izin Ibu Ketua DPRD dulu kalau mau ganti mobil nanti, kan harus diajukan dulu. Sementara kita ini tidak kepikiran mau beli mobil baru, kita menggunakan sepeda saja sudah sehat, cukup," tutur Wahyu. (*)